ARTIKEL

Himas Mencari Pahlawan

2012-02-04T22:54:00.001-08:00

HIMAS Mencari Pahlawan

Menuju Narasi Baru dan Sosok Pemimpin Ideal

Oleh: Harsani Gharib

Dalam usianya yang ke supuluh tahun seharusnya HIMAS bisa unjukgigi di tengah masyarakat, belum lagi dalam waktu yang dekat ini akan tiba hariMILAD yg ke-11, tentunya akan menimbulakn berjuta pertanyaan di antaranya,siapa pemimpin HIMAS yang sebenarnya, apa yang di lakukan HIMAS ? program apayang di bawa oleh HIMAS,di mana HIMAS sekarang ? tentunya akan banyak lagipertnyaan yang akan dilontarkan oleh orang-orang yang tau tentang HIMAS. Saya pikir sudah saatnya HIMAStampil ke hadapan dan bangun dari mimpinya, terlalu banyak mimpi yang telah dilahirkan oleh teman-teman HIMAS, persoalan yang di hadapi sekarang tidak bisadi selesaikan hanya dengan bermimpi masyarakat menanti bukti yang real danlangsung di rasakan.

Apa sebenarnya yang salah dengan HIMAS ? saya pikir HIMAS tidakpernah berbuat salah, yang salah hanyalah kepemimpinannya yang di pegang olehorang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kepengurusan yang hanya dijadikan sebagai sebuah symbol. Sudah waktunya HIMAS mencari pahlawan baru untukmenyelamatkan HIMAS dari gerbang ke hancuran, dengan melihat kondisi masyarakatkepulauan yang memprihatinkan, kemiskinan yang tidak di lirik oleh pemerintah setempat,korupsi merajalela yang di biarkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan yangkurang di perhatikan membuat murid-murid kurang berkualitas dan banyak sekalipersoalan yang seharusnya menjadi urusan bersama teman-teman HIMAS dan sekarangterabaikan.

Saya pikir sangat di butuhkan sekali sosok seorang pahlawan yangbenar-benar ingin berjuang dan mempunyai semangat yang besar untuk membawaHIMAS lebih baik di internal dan berkarya di eksternalnya, seperti yangdikatakan saudara Mu’arif dalam tulisannya,bahwa HIMAS mempunyai dua factoryang sangat mempengaruhi perkembangannya yaitu faktor internal dan faktoreksternal. Entah siapa yang akan menjadi pahlawan itu tidak penting yangpenting dia mempunyai kemauan benar-benar ingin menjadi penyelamat dan pahlawanuntuk HIMAS.

Saatnya HIMAS menuju sebuah narasi baru bukan dari titikkelemahannya tapi dari titik semangat kebangkitannya, untuk melanjutkan garisperjuangan yang telah lama di usung oleh teman-teman HIMAS terdahulu, langkahini saya tekankan di tengah krisis kepemimpinan HIMAS dan kaderisasi, akanmenjadi hal yang sangat luar biasa ketika HIMAS bisa membangkitkan semangatkepemimpinan bagi kadernya sehingga tidak terkesan kepemimpinan HIMAS hanyalahsebuah symbol dan tidak memberikan manfaat bagi seorang pemimpin itu sendiridan menganggap mereka hanya di sibukkan oleh HIMAS dan sangat di butuhkan sekalikaderisasi untuk menambah SDM dalam badan HIMAS itu sendiri untuk upayaoptimalisasi perjuangan HIMAS sehingga tidak ada lagi yang namanya krisis kepemimpinan.

Dalam upaya mencari seorang pahlawan untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan HIMAS tentunya bukan hal yang mudah karena ada kriteria yang harusdi penuhi untuk menjadi pemimpin yang ideal di antaranya :

Memiliki Kepercayaan Diri untuk Memimpin
Memiliki Integritas dan Komitmen
Beretika
Bersikap Adil
Karismatik/Berwibawa
Tidak Takut pada perubahan
Berani Berkorban
Disiplin
Objektif dan Mampu Melihat dari Berbagai Sudut Pandang
Proaktif

apa yang membuat seorang pemimpin selalu di ikuti dan di taati oleh para pengikutnya ? Apakah yang membedakan pengikut dengan pemimpin ? jawabannya adalah pada kualitas dan karakter yang dimilikinya, maka dari itu mencari seorang pemimpin ideal tidak semudah dengan apa yang selama ini di lakukan oleh temen-temen HIMAS ketika kongres pemilihan Pemimpin, yang seharusnya jauh sebelum kongres di adakan ada persyaratan yang harus di penuhi untuk menjadi seorang pemimpin, tapi... boro-boro persyaratan yang di ajukan yang mencalonkan saja sulit di cari, inilah yang seharusnya di benahi dan menjadi bahan evaluasi semua teman-teman HIMAS.

Perludiingat bahwa kualitas dan karakter pemimpin dapat dibentuk dan selaluberkembang setiap hari. Dengan kata lain, jika kamu dipercaya sebagaipemimpin…maka tidak ada alasan untuk menolak belajar dan selalu memperbaharuikualitas/karakter kepemimpinanmu setiap hari.

Alangkahindahnya jika Pemimpin sebagaimana matahari yang menyinari Bumi dan takmengharap kembali seperti kutipan lagu ini “ Kasih Ibu Kepada Beta, takterhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaisang surya menyinari Dunia”. Bukankarena kemampuan finansial saja, melainkan betul-betul mampu mengabdikan dirinyauntuk mensejahterakan masyarakat.

Tentunya Andamempunyai perspektif yang berbeda, dan perbedaan tersebut mestinya akanmenyempurnakan berbagai pandangan yang lain. Wallahu a’lam bissawab…..

2012-01-30T19:05:00.000-08:00

KONSTITUSI HIMAS ANTARA ADA DAN TIADA

Tanggapan Atas Polemik Pengangkatan Pimpinan HIMAS Pusat

Oleh: Muarif

Ada beberapa hal (pandangan pribadi) yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini terutama dalam kaitannya dengan persoalan keputusan pengangkatan ketua umum baru HIMAS Pusat yang menuai kontroversi di internal organisasi sebagaimana yang saya ikuti perkembangannya di jejaring sosial sejak kemarin. Yang bisa saya tangkap dari seputar pro-kontra dari beberapa pemikiran kawan-kawan HIMAS di situ adalah terletak pada persoalan konstitusi atau AD/ART HIMAS.Ada keprihatinan yang dalam dari beberapa orang terhadap kondisi HIMAS hari ini, saya menyebut mereka itu adalah orang-orang yang masih punya komitmen terhadap organisasi, sekelompok orang yang masih punya kepedulian terhadap nasib HIMAS. Salah satu kondisi yang memprihatinkan itu adalah dampak terjadi kekosongan pimpinan HIMAS akibat sudah lama ditinggalkan oleh ketua terpilih, sehingga perlu melakukan tindakan penyelamatan dengan cara mendaulat atau menunjuk serta mengangkat pimpinan baru HIMAS Pusat. Jika dikatakan tindakan itu disebut tindakan penyelamatan organisasi, maka ini kali kedua. Pertama adalah KLB yang pernah saya gelar pada periode sebelumnya.Saya tertarik (dan memang menarik) jika kawan-kawan mendiskusikan tentang konstitusi HIMAS. Karena bagaimanapun konstitusi adalah aturan main yang harus dijalankan dan ditaati di dalam sebuah organisasi (sebagai landasan operasional). Yang membuat terasa tidak menarik lagi bagi saya pribadi dalam pewacanaan aturan main (AD/ART HIMAS) saat ini adalah karena kurang tepat, karena tidak pada waktu dan tempatnya. Seharusnya, pembicaraan seputar AD/ART HIMAS dibicarakan dan dibahas secara serius di forum tingkat tinggi organisasi (kongres). Yang ingin saya tanyakan, dan ini yang saya kritisi; kemana kawan-kawan pada saat itu? Karena itu, ironis jika pembahasan AD/ART HIMAS lebih serius dan semarak di jejaring sosial ketimbang di forum kongres.baca selengkapnya... Konstitusi wajib ditegakkan, saya yakin kita semua akan sepakat apabila konstitusi HIMAS ditegakkan. Tapi, adakah di antara kita saat ini yang benar-benar patuh pada konstitusi HIMAS? Jika kita mau jujur, semua anggota sampai alumni sekalipun telah melanggar konstitusi HIMAS. Salah satu contoh kecil misalnya, apa yang sudah dirumuskan dan diamanatkan dari kongres ke kongres tidak pernah direalisasikan. Bukankah ini termasuk bagian dari pelanggaran konsitusi?Lagi-lagi kita terjebak pada persoalan legalitas-formal dan penafsiran aturan main organisasi yang kaku, sebagaimana kita pernah melakukan uji materi dalam menafsirkan KLB ketika itu. Kita sebenarnya terlalu teoritis dalam memandang KLB (juga dalam pengangkatan ketua umum baru HIMAS saat ini), akibat kekakuan dalam menafsirkan pasal demi pasal, dampak buruknya lebih besar terhadap organisasi. Saya tidak bertujuan menegakkan konstitusi dengan cara menciderainya. Namun, dalam kasus ini kita perlu beranjak keluar dari cara penafsiran kaku, supaya kita lebih jernih dalam menilai keputusan pengangkatan pimpinan baru HIMAS.Saya pribadi sepakat dan mendukung atas ijtihad itu. Tentunya dengan beberapa catatan: pertama, mendapat dukungan dari beberapa pengurus wilayah paling tidak minimal 2/3 dari semua wilayah. Kedua, kadar kualitas organisasi (program, kinerja, prasaranan, dll) tidak boleh rendah dari priode sebelumnya. Apabila syarat ini terpenuhi, maka saudara Arsani Gharib ditetapkan sah menjadi pimpinan HIMAS pusat menggantikan ketua lama, tanpa harus menggelar KLB. Dengan kata lain, tidak efektif saat ini bila kontitusi diperdebatkan. Atas dasar argumentasi itu, sekiranya tidak ada alasan untuk menolak pemgangkatan saudara Arsani Gharib diangkat sebagai pimpinan baru HIMAS Pusat.Saya tidak ingin menambah panjang debat tebel dalam persoalan ini, saya hanya ingin mengatakan, jika ijtihad pengangkatan Arsani Gharib sebagai pimpinan baru HIMAS bisa dipahami dan diterima sebagai pijakan berpikir "menimbang maslahat dan mafsadat" bagi organisasi, maka menurut saya, ukuran maslahatnya tentu lebih besar ketimbang mafsadatnya. Apakah karena persoalan penafisiran kaku tentang aturan main organisasi lantas kemudian kita mengenyampingkan persoalan yang prinsipil; keselamatan organisasi (terlebih HIMAS) ?Semoga beberapa pandangan ini bisa memberikan solusi di tengah krisis kepemimpinan yang sudah lama melanda HIMAS. Tentunya bukan demi kepentingan dan kebaikan siapa, tetapi demi kepentingan dan kebaikan untuk semua. Semoga cita-cita itu tercapai kawan !!!!Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit ThariqSurabaya, 30 Januari 2012Surabaya, 30 Januari 2012

2012-01-29T20:41:00.000-08:00

ADA APA DENGAN HIMAS ?

Membedah Akar Masalah Di Balik Kemandulan Gerakan Himas(Menyambut MILAD HIMAS Ke-11)

Oleh: Muarif

(Mantan Ketua Umum HIMAS periode 2009-2011)

Membincang HIMAS kalau boleh saya bilang masih menjadi topic hangat yang tidak pernah tiada habisnya (tapi mungkin juga bagi sebagian orang merupakan topic yang sudah "basi"). Orang-orang yang terlibat di dalam perbincangan pun tidak terbatas di internal anggota HIMAS saja. Tetapi juga kalangan luar HIMAS banyak menyoroti. Secara sederhana, sorotan dan reaksi itu bisa diterjemahkan ke dalam dua bentuk yakni antara antusiasme dan rasa sinis. Bagi Golongan sinis, tidak jarang cacian dan cemoohan yang sering dialamatkan kepada HIMAS; apa yang sudah diperbuat oleh HIMAS untuk kepulauan? atau jangan-jangan gerakan HIMAS hanya pepesan kosong dan mengawang-awang? Dan seterusnya itu. Namun tidak sedikit pula yang menaruh harapan besar dan menanti arah perubahan dari organisasi mahasiswa kepulauan ini. Mereka adalah para kalangan baik yang sekedar simpati maupun yang apresiatif. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab generasi muda, terlebih mahasiswa (baca: mahasiswa) adalah aset bagi terciptanya sebuah tatanan baru. Energik dan potensial.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, HIMAS telah memasuki kurun waktu kurang lebih 10 tahun. Bahwa usia sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat bagi suatu organisasi. Masa 10 tahun adalah masa-masa mengembangkan sayapnya. Tapi ironis, HIMAS seolah-olah tidak beranjak dari tempatnya (untuk tidak mengatakan terjadi kemunduran, atau bahkan mati). Karena itu, saya mengajak mari kita evaluasi bersama apa sebenarnya yang terjadi dengan HIMAS? Atau lebih tepatnya; Ada apa dengan HIMAS?Jika ditelisik lebih jauh, ada pertanyaan yang jawabannya masih tersimpan di balik kabut misteri; kenapa keberadaan HIMAS masih dipersoalkan? Apakah kelahiran HIMAS tidak diinginkan? Kenapa sampai di usia 10 tahun HIMAS masih belum juga beranjak dari tempatnya? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab di balik kemandulan organisasi mahasiswa ini?Untuk membedah akar persoalan ini, saya mencoba mendekatinya dari dua aspek; factor internal dan factor eksternal.

Pertama, factor internal. Factor internal ini jelas datangnya dari HIMAS sendiri. Secara kelembagaan organisasi, HIMAS masih belum memiliki perangkat system organisasi yang memadai, struktur yang masih belum dibenahi, konsolidasi yang masih lemah, belum menemukan format kaderisasi yang cocok, dan lain sebagainya. Akibat dari semua itu, dampaknya kepada kinerja dan kerja yang tidak optimal, serta arah kebijakan yang tidak jelas. Factor-faktor tersebut di atas barangkali patut menjadi bahan evaluasi yang segera dicarikan solusinya oleh para anggota HIMAS. Sebab, jika hal ini dibiarkan akan memperlambat gerak laju organisasi. Kalaupun HIMAS ada program, itu sifatnya seremonial, reaksioner dan sifatnya dadakan (seperti acara kongres, dan lain sebagainya)Sebagai orang yang terlibat aktif, bahkan pernah mencicipi pucuk pimpinan tertinggi di HIMAS Pusat, saya telah merasakan pahit-getirnya bagaimana memimpin HIMAS. Di tengah kondisi yang demikian itu (saya menyebutnya sebagai masa transisi). Masa transisi adalah masa yang tidak mengenakkan, karena selalu cenderung dalam ketidak pastian.

Kedua, factor eksternal. Factor eksternal di sini maksudnya adalah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang turut serta ikut memberikan citra buruk terhadap HIMAS. Jadi, ada upaya secara sengaja ataupun tidak sengaja (karena factor ketidak-tahuan) yang dimainkan oleh kalangan tertentu baik dari kalangan agamawan, politisi, dan lain-lain yang ingin merusak HIMAS dari luar, dengan alasan yang tidak masuk akal dan cenderung "kekanak-kanakan". Misalnya, apakah karena lantaran terjadi perbedaan pemikiran, pendapat, pemahaman, ideology, metodologi, konsep, dan lain-lain, lantas seseorang dengan mudahnya menuduh anggota-anggota HIMAS dengan tuduhan murtad, kafir, dan stigma negatif teologis lainnya?Ketidak mampuan menyikapi pluralitas dan perbedaan paham atau pemikiran seperti inilah yang sering melahirkan sikap merasa paling benar sendiri, radikalisme, dan anarkisme. Tindakan represif dan teror atas pemikiran sebenarnya merupakan dalang di balik ketidak mampuan kita untuk berpikir kritis dan tajam mengenai problem-problem penting yang sedang kita hadapi saat ini. Teror tersebut merupakan penyebab utama dari kemandulan untuk berpikir obyektif.Retorika semu dan tuduhan-tuduhan keji itu tidak akan membawa kita mencapai kebenaran dan saling pengertian. Karena itu, saya setuju dengan ajakan untuk melawan sikap sekelompok orang yang dengan semena-mena sering mengkafirkan orang lain. Sikap mereka itu menodai citra inklusif agama islam. Mereka menyangka bahwa mereka adalah pengawal-pengawal agama islam, padahal sesungguhnya merekalah yang justru mencemarkan nama baik agama dan nama baik mereka sendiri: "mereka telah mengira bahwa merekalah yang melakukan kebaikan". (Qs. Al-Kahfi: 104). Suatu potret menyakitkan. Akan tetapi harus diwaspadai bahwa kita sedang berada di satu persimpangan berbahaya yang sangat menentukan arah nasib bangsa ini menjadi ada atau tiada. Satu bangsa yang memasung dan membuang putera-putera inovatifnya. Akibatnya, terbukalah jalan bagi para tukang ceramah yang menyesatkan dan berusaha mengubah masyarakat menjadi demagog-demagog yang membunuh pemikiran dan kaum intelektual. Memang bukan satu tugas yang mudah. Melakukan tugas di tengah-tengah iklim yang tidak kondusif merupakan pekerjaan sulit dengan segala ukurannya. Sebab bisa dipastikan bahwa pekerjaan tersebut akan mengusik kaum agamawan yang picik dan rigid. Kaum agamawan juga sering mengeksploitasi kebodohan masyarakat awam untuk kepentingan sepihak.Tawaran SolusiSupaya apa yang saya paparkan di atas tidak dinilai hanya pandai melontarkan kritik, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa solusi: pertama, sejak dideklarasikan oleh founthing father, HIMAS sudah mengikrarkan dirinya menjadi mitra masyarakat, dalam artian bahwa HIMAS adalah wadah aspirasi masyarakat kepulauan yang dibentuk oleh anak-anak kepulauan dengan tujuan transformasi sosial (melakukan upaya pencerdasan kepada masyarakat; baik dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, hukum, ekonomi, agama, dll). Secara internal, saya mengajak kepada mereka yang masih peduli dengan HIMAS, mari kita rawat HIMAS dengan sebaik-baiknya. HIMAS memiliki ribuan anggota yang memiliki kekayaan potensi. Akan lebih bermanfaat jika potensi itu dikerahkan dalam rangka pengabdian di tengah-tengah umat (Walaupun sebenarnya ukuran sukses dan jalur pengabdian itu tidak harus disalurkan melalui organisasi ini). Kepulauan sapeken menagih bakti kita kawan.Kedua, bagi kelompok orang yang sinis, jengkel, curiga, marah, dan lain-lain, terhadap HIMAS, mari berdamai dengan HIMAS. Saya pikir tidak ada alasan untuk memusuhi HIMAS hanya karena alasan berlawanan atau berbeda pemikiran. Bukankah lawan pendapat/pemikiran adalah kawan dalam berpikir? Dalam konteks fiqh, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan; "barangsiapa yang tidak mengenal perbedaan, ia tidak akan mencium aroma fiqh". Zaman telah berlalu, posisi kemutlakan harus digantikan dengan cara pandang yang memberikan ruang bagi perbedaan antara manusia dalam melihat segala sesuatu. Sebab, bangsa yang dikendalikan oleh rasa takut tidak akan mampu untuk melanjutkan perjalanannya menuju kebangkitan. Karena itu saya yakin, dalam persepektif ini HIMAS tidaklah salah, apalagi sampai berdosa. Akhirnya, jika dalam tulisan ini kemungkinan terbuka pintu dialog, mari kita berdialog dengan cara yang sehat dan obyektif, tidak dilakukan saling menghakimi, apalagi sampai terjadi proses ke arah takfir (kafir-mengkafirkan).

Wallahu A'lam Bisshowab !!!!

Selamat dan sukses buat MILAD HIMAS ke-11

2012-01-28T01:20:00.000-08:00

MENYOAL KRISIS KEPEMIMPINAN HIMAS;

Ikhtiar Mencari Pemimpin Alternatif

Oleh: Muarif

(Mantan Ketua Umum Pjs. Himas Pusat Periode 2009-2011)

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah. Kalimat tersebut berlaku untuk seluruh bangsa, tak terkecuali bagi organisasi yang kita cintai, HIMAS. HIMAS harus belajar dari sejarah, terutama sejarah para pemimpin-pemimpin terdahulu. Apalagi, HIMAS saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan dan kekurangan panutan.
Sejarah membuktikan bahwa, keadaan bangsa dan karakter pemimpin merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Dalam sejarah bangsa Indonesia misalnya, karakter pemimpin yang dipercaya oleh rakyat adalah karakter manusia yang memang sedang diperlukan bangsa dalam keadaan yang ada saat itu. Bangsa ini menjadi saksi, betapa bervariasinya karakteristik para pemimpin terdahulu dengan keadaan bangsa pada masa yang berbeda pula. Contohnya, Soekarno dengan nasionalisme-nya diangkat menjadi presiden pertama RI, tidak lain karena karakter yang ia miliki memang sedang diperlukan oleh keadaan bangsa saat itu. Belajar dari hal tersebut, Kita diharapkan dapat mencari karakter pemimpin yang diperlukan oleh kita saat ini.
Secara umum, Pemimpin secara langsung berperan sebagai lokomotif (penggerak) langkah masyarakat. Sehingga kemajuan dan kemunduran yang dialami dapat dipengaruhi karakter pemimpin. Pengaruh pemimpin akan memberi jalan bagi pemimpin untuk menjadi penentu kebijakan yang akan diterapkan. Inilah yang sering menjadi polemik tajam akibat timbulnya ketidakselarasan antara pemimpin dan yang dipimpin dalam penerapan kebijakan. Hal ini yang juga terus melekat pada sejarah pembangunan bangsa Indonesia, dan HIMAS pada khususnya hingga kini. Untuk itu, perlu penyaringan karakter pemimpin yang cerdas dalam arti dapat menjadi penentu kebijakan yang bijaksana

Pemimpin juga harus berpengaruh, akan tetapi tidak mudah terpengaruh. Artinya, pemimpin harus memiliki sikap yang mendekatkan pribadinya dengan yang dipimpin. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjadikan diri seorang pemimpin sebagai inovator atau pembaharu menuju ke arah yang lebih baik. Namun, pemimpin harus tegas dan memiliki pendirian, tetapi tidak otoriter total, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh gangguan dan ancaman yang ada.
Disadari maupun tidak, HIMAS saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Jujur, kita merindukan akan datangnya seorang pemimpin yang mampu memberikan keteladanan, tanggung jawab, punya misi jauh ke depan yang bisa membawa arah masa depan organisasi dan kepulaun sapeken secara umum. HIMAS sangat membutuhkan sosok pemimpin yang kehadirannya membawakan kesejahteraan dan keadilan untuk mereka.
Sedikit bercerita, Saya merasa kaget ketika beberapa bulan yang lalu saya dikonfirmasi oleh saudara Alex Subhan sebagai Sekretaris Jenderal HIMAS Pusat mengenai kemunduran saudara Andi selaku Ketua Umum terpilih secara terhormat di arena kongres HIMAS-4 tanpa alasan yang jelas. Satu pertanyaan yang saya ajukan ketika itu kepada saudara Alex; apa sebenarnya yang terjadi di tubuh HIMAS pada periodenya, sehingga saudara Ketua Umum menyatakan mundur dari jabatannya? Jawaban yang saya dapatkan adalah "tidak tahu".
Menurut saya, hal ini adalah "dosa lama" yang terulang kembali. Sebab, ketika periode saya (2009-2011) yang pada waktu itu ketua umum dipegang oleh saudara Hamdi, dan saya Sekretaris Jenderal. Akar permasalahannya pun hampir sama yaitu "ketidak siapan". Namun barangkali perbedaannya, jika saudara Andi secara jantan berani mundur dari jabatannya, maka saudara Hamdi tidak. Sehingga saya pada saat itu perlu mengambil inisiatif untuk mengadakan KLB (Kongres Luar Biasa). Alhasi, KLB mengantarkan saudara Guntur terpilih sebagai ketua umum.
Nah, pertanyaannya, apakah perlu HIMAS saat ini untuk mengadakan KLB, sebagaiaman yang pernah terjadi? Secara pribadi saya menolak KLB digelar ulang. Dengan beberapa alasan dan pertimbangan: Pertama, tentu alasan efisien dan efektifitas. Alih-alih untuk KLB, kenapa kita tidak gunakan untuk memikirkan hal-hal yang mendesak, agenda dan program misalnya, atau hal-hal yang mendesak lainnya (bukan berarti saya menganggao KLB tidak mendesak), namun menurut saya banyak hal yang lebih mendesak ketimbang berputar-putar di persoalan KLB. Kedua, sosio-politik. Artinya, konteks zamannya berbeda dengan zaman ketika saya waktu itu. Tingkat partisipasi dan konstelasi "politik" berbeda dengan saat ini, dimana tingkat partisipasi dan konsolidasi para anggota HIMAS hari ini demikian melemah. Tentu hal itu akan menjadi kendala utama di dalam penyelenggaraan KLB. Oleh karena itu, kalaupun misalnya saat ini KLB tetap akan dilaksanakan, pelaksanaanya akan cenderung dipaksakan. Hasilnya pun saya kira tidak akan maksimal.
Dalam menyoal krisis kepemimpinan HIMAS, supaya ini tidak menjadi seperti persoalan yang tidak ketemu ujung-pangkalnya, saya mengajukan beberapa alternatif; pertama, kita perlu mencari dan menunjuk, serta mendaulat dengan segera ketua umum HIMAS baru yang siap; siap bertanggung jawab, siap membawa HIMAS ke arah yang lebih baik, serta siap menanggung resiko (tanpa harus menunggu atau dipilih di KLB). Kedua, untuk jangka panjangnya, kita perlu menyeleksi dan memilih dengan akal sehat dan penuh hati-hati di dalam memberikan amanat dan kepercayaan kepada siapapun yang nantinya ditakdirkan menjadi pemimpin HIMAS masa depan.
Pada akhirnya, karakter pemimpin yang dinanti adalah pemimpin yang amanah dalam tanggung jawab yang diemban, serta visioner dalam melihat strategi memajukan HIMAS seutuhnya. Sehingga, dengan karakter- karakter tersebut, seorang pemimpin memegang peranan sangat penting dalam membangkitkan organisasi ini dari keterpurukan dan dalam proses pencapaian cita-cita kita bersama seutuhnya. Wallahu A'lam Bisshowab !!!

2010-02-10T17:35:00.000-08:00

UNTUKMU KADER HIMAS
(Membangungun Identitas Kader untuk Menyongsong Masa Depan)

Oleh : Umar Bayaksut Hs (Himas Bandung)

Se-iring dengan perputaran waktu begitu cepat, yang setiap saat meyilimuti kehidupan ummat manusia di dunia, dan berharap setiap lorong-lorong waktu yang dilewati, bisa menjadi saksi sejarah dalam nafas yang setiap saat kita hembuskan. Umur kita bertambah dari waktu ke waktu bersamaan dengan krisis dan problem masyarakat yang setiap saat selalu di pertontonkan secara gratis yang disajikan untuk masyarakat. Masyarakat seakan-akan mengemis makna dari arti sebuah kemerdekaan. Karena yang mereka tahu saat ini bahwa kebebasan yang mereka rasakan adalah kebebasan yang terpenjara…!!

Masyarakat selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan Tuhan mengirim kan kader-Nya untuk membangun menara keadilan dari hak-hak mereka, bukan manusia-manusia yang hanya bisa berpretensi, tapii kering kerontang dalam tindakan nyata. He…he….he…

Pertanyaan adalah apakah Himas adalah kader yang dikirimkan Tuhan sebagai jawaban dari doa masyarakat kepuluan? Jawabannya… “Iya”…apabila setiap bayi yang dilahirkan oleh Himas ikut bertanggung jawab saling membangunkan dari mimpi buruknya. Idealisme harus menjadi tema awal dalam buku agenda pikiran kader Himas. Jangan mau diciptakan menjadi robot-robot yang siap bekerja yang tidak akan hidup dan bergerak tanpa adanya energi pragmatis, selalu diam tampa adanya remot control yang digerakkan pemiliknya. Dan itulah bagian dari burung hantu yang selama ini bersemayam di langit hati individu kader Himas, yang seharusnya di tembak mati dengan senapan komitmen diri terhadap gerakan.

Himas sebagai kader yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi, harus berani membangun identitas dari kerisis kepercayaan, yang terlepas dari intervensi siapapun, yang terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, akademik, social dan mandiri. Sehingga membentuk tanggung jawab keagamaan, intelektualitas, social kemasyarakatan dan tanggung jawab individu sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga masyarakat kepuluan.

HIMAS yang lahir sebagai organisasi gerakan harus membuahkan suatu konsepsi romantis yang kini menjadi senandung merdu bahwa mahasiswa adalah dinamisator perubahan melalui moral Force. Karena untuk menghadiahi senyum buat masyarakat kepulauan tidaklah semudah memunculkan tawa dalam keceriaan, tapi perlu proses dan pengorbanan yang maha akbar dari seluruh putra putri kepuluan yang mengiginkan cerita ketertekanan berakhir bersama pagi yang meninggalkan malam.

Derap langkah HIMAS dalam memperjuangkan idealismenya untuk masyarakat kepulauan dimasa-masa mendatang lebih mungkin ditata dan dirancang bila problem dirinya bisa tepecahkan bukan karena peradaban itu yang menindas para kader HIMAS sehingga gagal dan tumbuh untuk bangkit sebagai Al-ternatif ditengah problem masyarakat .Tetapi HIMAS bisa menggambarkan suatu konsistensi keyakinan ideology dalam membangun gerakan untuk masyarakat kepuluan sebagaimana Allah kehendaki, suatu obsesi yang mengandung kecerdasan raksasa sebagaimana Nabi Menampilkan sebuah pencerahan untuk memimpin peroyek peradaban Islam

Mungkin hanya ini dulu evaluasi yang dibangun dari sebuah perenungan panjang sebagai kader. Aku berharap bunga yang dirangkai saat ini oleh Himas suatu saat bisa mengeluarkan aroma kebebasan. Dan keindahannya mampu membuat jiwa masyarakat kepuluan bersatu dalam sebuah bingkai kebersamaan demi sebuah tanggung jawab yang telah Tuhan titipkan kepada seluruh plajurit-Nya di bumi.

2010-02-03T09:55:00.000-08:00

HIMAS DI PERSIMPANGAN JALAN

Sekali Lagi Tentang Kongres Luar Bi(n)asa HIMAS

Oleh : Rahmatul Ummah

“Benci adalah klimaks dari cintaku, benci artinya aku benar-benar mencintai, karena jika tak cinta untuk apa aku peduli, dan benci adalah kepedulianku.” (Sebuah pesan pendek yang nyasar di HPku)

Ada beberapa alasan kenapa saya menyebut HIMAS masih berada pada fase konsolidasi dalam tulisan Menakar Kemimpinan Kader HIMAS, salah satunya adalah karena seluruh perangkat aturan internal organisasi yang belum terjabar dengan baik. Silahkan telaah baik-baik, apa yang termasuk kategori pelanggaran oleh pengurus, apa sanksi jika PP tidak menjalankan program kerja dalam satu semester, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di tingkat PW dan PD, apa yang menjadi dasar PW melaksanakan pergantian pengurus dan Raker, dan apa nama institusi pengambilan keputusan yang menghasilkan ketua PW HIMAS, konstitusional atau inkonstitusional, dan masih berderet beberapa pertanyaan yang lain yang jawabannya tidak akan pernah ditemukan dalam peraturan-peraturan organisasi HIMAS.

Di samping saya tidak terbiasa mengukur kematangan itu dari kwantitas usia melainkan kwalitas yang dihasilkan, saya juga tidak melihat indikator pelanggaran yang dilakukan secara konstitusional oleh Ketua Umum terpilih, sehingga harus “dibinasakan” dalam KLB. Inilah beberapa alasan yang menurut saya kenapa KLB harus dikaji ulang di tengah perangkat aturan organisasi yang “tidak lengkap” itu, karena akan membuka peluang interpretasi yang kontraproduktif. Memang KLB diatur dalam ART HIMAS, tapi bagaimana mekanismenya, apa pengertian “penting dan mendesak”, siapa yang berhak mengusulkan KLB, berapa persen dukungan PW dan PD sehingga KLB bisa dilaksanakan dan memiliki basis legitimasi dan justifikasi kuat dari kader, adalah beberapa contoh soal sederhana yang tak akan pernah

ditemukan jawabannya dalam lembaran-lembaran konstitusi HIMAS. Jadi sebenarnya siapa yang konstitusional dan inskonstitusional?

Tidak ada niatan untuk “mendikte” siapun dalam berorganisasi, saya hanya menginginkan tulisan ini memiliki daya tonjok psikologis baik kepada saya dan semua alumni, serta seluruh kader HIMAS tentunya, agar lebih bekerja serius dan maksimal untuk melihat dan membaca ulang secara obyektif “klaim kegagahan” yang dilekatkan selama ini kepada HIMAS. Sekali lagi kita adalah manusia yang senantiasa belajar dan akan terus belajar.

Jadi, HIMAS bukan hanya bermasalah dalam kaderisasi, regulasi yang dihasilkan pada forum Kongres pun terasa begitu lemah, hal itu bisa saja dipengaruhi, pertama, tingkat intelektualitas kader (alumni dan anggota) HIMAS yang memang masih rendah sehingga kebijakan yang dibuat tidak aplikatif dan visibel, kedua, fokus dan konsentrasi peserta Kongres bukan pada pembenahan sistem organisasi, melainkan lebih tersita pada siapa yang akan didaulat menjadi Ketua Umum.

Saya lebih melihat kecenderungan kedua sebagai penyebab lemahnya ouput Kongres, sehingga solusi yang harus dipikirkan adalah menyediakan ruang khusus sebagai tempat bertemunya ide-ide kader HIMAS untuk merumuskan regulasi dan peraturan-peraturan yang lebih sistemik dalam rangka penguatan organisasi.

Sejarah kelahiran HIMAS sangat berbeda dengan latar belakang kelahiran HMI, PMII dan IMM, dan jauh lebih berbeda backroundnya dengan kelahiran organisasi paska reformasi seperti KAMMI, yang rata-rata pengurusnya adalah aktifis dakwah kampus. Momentum kelahiran HIMAS sama sekali tidak pernah berbenturan secara langsung dengan tirani kekuasaan di Sumenep dan tidaklah dimulai dengan gerakan perlawanan-perlawanan yang disatukan, akan tetapi HIMAS dilahirkan terlebih dahulu, barulah agenda perlawanan itu disusun, masalah kepulauan diidentifikasi, kesadaran terhadap kesenjangan yang diciptakan kekuasaan disosialisasikan, simpul-simpul gerakan dibentuk, organisasi ditata.

Dan hingga hari ini, belum ada blue print yang jelas terhadap format dan pola gerakan yang strategis dan aplikatif, dan jika ini tidak segera di buat, suatu saat tidak mustahil orang akan bertanya, apa sebenarnya yang kau cari HIMAS? Sebelum titik jenuh itu mengemuka dalam bentuk apatisme dan apriori maka HIMAS harus berani tampil lebih maksimal dan bermanfaat.

Strategi yang mesti dilakukan oleh HIMAS jika berani dalam membela kebenaran adalah bersikap dialogis terhadap kekuasaan dengan argumen, data dan solusi yang akurat dan tepat, introspeksi tentang niat kemurnian gerakan, dan tanggap benar dengan rakyat. Dan format gerakan HIMAS harus tanpa kekerasan dan berwajah damai, namun tegas dan lugas dalam menyampaikan aspirasi rakyat sesuai yang dibutuhkan rakyat bukan menjadikan rakyat semakin pusing melihat kelakuan HIMAS.

Momentum Pilkada Sumenep harusnya menjadi momentum tepat buat HIMAS untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat kepulauan sehingga pilihan masyarakat berdampak positif terhadap masa depan kepulauan, hal itu bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi Mahasiswa kepulauan Kangean dan beberapa tokoh masyarakat, bisa dengan cara menyebar buletin dan pamflet.

Momentum-momentum strategis dan bermanfaat untuk orang banyak harus senantiasa mampu diciptakan oleh kader HIMAS yang visioner dan organik. Bukan menciptakan momentum yang justru bisa membinasakan HIMAS secara sistemik apalagi sampai mengatasnamakan konstitusi. Seolah menjadi pahlawan penyelamat organisasi dan penjaga konstitusi, kita kemudian berteriak dan menghunus pedang hendak melakukan pembantaian terhadap siapa saja yang menurut kita hendak mengangkangi konstitusi, padahal lawan yang hendak kita bunuh itu adalah kawan seperjuangan kita, adalah relasi kita.

Mohon maaf, jika pada titik ini saya harus serius dan bersikap agak keras, karena kadang kita lebih peka pada persoalan-persoalan kecil dengan mengabaikan persoalan-persoalan besar yang justeru membutuhkan kepekaan dan sikap kita.

Revitalisasi atau Membinasakan HIMAS

Eksistensi gerakan HIMAS amat ditentukan oleh kekuatan pemikiran dan kompetensi profesionalnya. Sebagai anak zaman, gerakan HIMAS juga bergerak seirama dengan tuntutan zaman. Dalam konteks kepulauan, khususnya gerakan HIMAS, ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan gerakan, antara lain:

Pertama, Gerakan HIMAS mesti menyiapkan ruang yang kondusif untuk membekali komunitasnya dengan keunggulan komparatif, agar kelak mampu eksis dalam kompetisi politik dan ekonomi yang semakin terbuka dan ketat. Kedua, Gerakan HIMAS yang secara ideologis dan kultur memiliki keberagaman, sudah semestinya mampu menemukan "sinergi kolektif" melalui tradisi "komunikasi tanpa prasangka" demi memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan. Dalam diksi yang lain, sentimen ideologis kelompok atau golongan, jangan malah mengalahkan kepentingan kolektif kita sebagai mahasiswa kepulauan.

Ketiga, Gerakan HIMAS mesti mengambil prakarsa untuk menstimulasi, menjaga, dan mengawal berlangsungnya "demokrasi politik" dan "demokrasi ekonomi" di kepulauan, melalui pergumulan varian isu seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat kepulauan, pemerataan pemabangunan infra dan supra struktur, anti-KKN, penegakan hukum, dll. Keempat, Gerakan HIMAS mutlak melakukan reorientasi dalam agenda gerakan atau perjuangan kolektifnya. Hendaknya, gerakan HIMAS lebih memberikan atensinya terhadap tema-tema mendasar seperti pembetukan Kabupaten Kepulauan, bias otonomi daerah yang memunculkan sentimen/ego daerah yang justru mengancam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45, peningkatan kualitas SDM Masyarakat kepulauan, isu-isu lingkungan seperti perawatan mangrove, perawatan terumbu karang, dll.

Kelima, Gerakan HIMAS sudah semestinya mentradisikan motivasi perjuangan yang meletakkan loyalitas kepada cita-cita, bukan kepada orang perorang. Gerakan HIMAS akan kehilangan jati dirinya ketika ia memainkan perannya sebagai subordinasi dari orang per orang, dan bakal terkubur eksistensi sejarahnya apabila ia membiarkan dirinya menjadi alat penguasa, siapa pun pemegang kekuasaan itu.

Lima tawaran gerakan itu bukan hanya untuk pengurus atau anggota HIMAS yang masih aktif, tapi untuk seluruh alumni dan semua yang selalu berteriak pro kebenaran dan mengaku sedang berjuang menegakkan kebenaran, maka saatnya kita melakukan revitalisasi gerakan atau pilihannya tak berbuat apa-apa, sama halnya berusaha membinasakan HIMAS atau menyaksiakan kebinasaan HIMAS tanpa perasaan.

Maka, sekali lagi mari kita meluruskan orientasi perjuangan kita. Saya percaya banyak hal-hal yang lebih terhormat yang mendesak dan penting yang bisa kita perbuat untuk masyarakat kita. Orang besar adalah mereka yang berpikir besar, bertindak besar dan hanya mau beresiko besar terhadap sesuatu yang menguntungkan orang banyak. Dan orang yang tindakannya melahirkan resiko besar dan tak banyak menguntungkan orang, adalah orang yang sebenarnya menuju pada kebinasaan. Allah al malik al ilm wa a’lam.

Lampung, 03 Februari 2010. 00.06 WIB

2009-04-06T06:58:00.000-07:00

OPTIMISME PEMILU 2009
(Menjawab Kegalauan Terhadap Demokrasi Prosedural)

Oleh : Rahmatul Ummah
(Mahasiswa S2 FISIP Unila/Anggota KPU Kota Metro)

Ada beberapa pertanyaan penting yang harus saya ajukan untuk setiap orang yang menolak pemilu, apalagi jika argumentasinya itu dibangun di atas klaim akademis. (1) Mungkin atau adakah negara demokratis tanpa pemilu? (2) Apakah demokrasi substansial itu bisa dicapai tanpa demokrasi prosedural? (3) Dalam sejarah perjalanan negara, peroses peralihan kekuasaan hanya bisa dilakukan dengan 3 cara, REVOLUSI, KUDETA dan PEMILU?, Adakah cara yang lebih aman untuk peralihan kekuasaan selain Pemilu?
Pertanyaan ini penting saya ajukan, biar kita memiliki kejujuran ilmiah untuk membedahnya, bukan asal mengkampanyekan GOLPUT secara tidak bertanggungjawab, sehingga terjebak pada sikap a history (la tarikhy) yang jauh dari sikap ilmiah.

***

Pemilu 2009 memberikan harapan sekaligus mencemaskan, ditambah dengan beberapa isu penyedap yang menyertainya. Banyak yang pesimis, namun tak sedikit juga yang menaruh harap optimis.
Beberapa pakar dan analis politik menyebutkan bahwa pemilu kali ini merupakan tahap yang menentukan dalam proses konsolidasi demokrasi. Terkait dengan hal itu, Ho Won Jeong yang mengamati perkembangan demokrasi di negara-negara Asia Timur, mengemukakan bahwa pemilu pada masa transisi demokrasi merupakan titik krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate sekaligus mewujudkan legitimacy of democracy, terutama di negara-negara yang masih dibayang-bayangi konflik sosial dan politik.
Sementara itu, Roland Paris dalam Democracy in Post-Authoritarian Regime (1997) dengan tegas menyebutkan bahwa pemilu kedua dan ketiga merupakan demarkasi yang akan menentukan terciptanya konsolidasi demokrasi (sustainable democracy) atau menjadi titik balik terciptanya pemerintahan yang lemah (unlegitimate) dan terbukanya potensi konflik sosial politik baru.?
Dalam konteks itulah, pemilu menjadi bagian yang sangat penting. Pemilu sebagai instrumen demokrasi bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Pascareformasi, kita telah berhasil melaksanakan dua kali pemilu yang demokratis. Kali ini merupakan pemilu ketiga yang menjadi faktor penentu apakah demokrasi akan semakin solid atau justru sebaliknya, terjadi kemandekan demokrasi.
Wacana penundaan pemilu dilontarkan Prabowo Subianto setelah mengadakan pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri terkait dugaan manipulasi DPT pada pilkada Jatim yang lalu. Prabowo menilai KPU tidak siap dan masih terdapat ketidakberesan DPT, terutama di Jatim, yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pernyataan itu pun menuai kontroversi di tengah semakin dekatnya hari pemilihan.
Apakah pemilu dapat ditunda? Pasal 228-230 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang pemilu lanjutan dan pemilu susulan. UU itu tidak menggunakan istilah penundaan pemilu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilu lanjutan dan pemilu susulan dapat dilakukan dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh/sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan itu dapat terjadi di tingkat kota/kabupaten, provinsi, bahkan nasional.
Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum, pemilu lanjutan dan pemilu susulan dapat saja terjadi jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan UU. Namun, bukan karena ada dugaan manipulasi DPT yang masuk dalam kategori pidana pemilu.
Patut dipisahkan mana yang merupakan proses politik dan mana yang proses hukum. Pemilu merupakan proses politik yang sedang berjalan. Sedangkan dugaan manipulasi DPT merupakan masalah pidana pemilu yang harus diselesaikan melalui mekansime hukum.
Terhadap berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu, pada akhirnya, terdapat mekanisme peradilan yang akan memutuskan. Sengketa pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan pidana pemilu diselesaikan di Mahkamah Agung.
Bahkan, bukan tidak mungkin, dugaan manipulasi dalam penyelenggaraan pemilu akan berimplikasi terhadap hasil pemilu. Berkaca pada beberapa putusan kasus pilkada di MK, bukan tidak mungkin, MK memerintahkan pemilu ulang di suatu daerah.
Selain itu, jika pemilu ditunda, akan terjadi krisis konstitusional akibat rusaknya agenda pemilu yang sangat ketat. Apalagi jika penundaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan politik yang dapat menimbulkan konflik serta krisis pemerintahan, maka terbuka peluang bagi militer untuk intervensi.
Terhadap kemungkinan tersebut, analis politik dari University of California, Barbara Geddes (2005), memberikan catatan bahwa militer merupakan kekuatan yang sangat potensial untuk terlibat dalam proses politik ketika negara dalam keadaan kacau. Pada tahap ini, militer akan menjadi potensi ancaman (potential threat) bagi kelangsungan konsolidasi demokrasi.
Dengan demikian, Pemilu 2009 harus tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Syaratnya, KPU harus tegas. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Ditegaskan pula dalam Pasal 3 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU merupakan institusi yang berwenang menyelenggarakan pemilu dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggungjawab bersama untuk menyelamatkan Pemilu 2009. Bukan malah membangun pesimisme publik terhadap pemilu, apalagi sampai memobilisasi massa untuk memperkeruh suasana menjelang pemilu.
Karena setiap orang pasti sepakat, bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk kepemimpinan negara. Dua cabang kekuasaan negara yang penting, yaitu lembaga perwakilan rakyat ( badan legislatif) dan pemerintah (badan eksekutif), umumnya dibentuk melalui pemilu. Sehingga hamper tidak ditemukan cara lain dalam peroses peralihan dan pergantian kekuasaan secara tertib dan damai selain dari pemilu.

***

Ada beberapa syarat untuk menjadikan pemilu yang demokratis. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, artinya peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan harus bebas dan otonom. Baik partai politik yang sedang berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik yang sama dan dijamin oleh undang – undang (UU), seperti kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat.
Syarat kompetitif juga menyangkut perlakuan yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana publik, dalam melakukan kampanye, yang diatur dalam UU. Misalnya media massa (cetak dan elektronik) harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, termasuk yang tidak memiliki dana untuk membayar iklan politik.
Kedua, pemilu haruslah inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi dan sebagainya harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu. Hal ini diharapkan akan tercermin dalam hasil pemilu yang menggambarkan keanekaragaman dan perbedaan – perbedaan di masyarakat.
Ketiga, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Keterbatasan memperoleh informasi membuat pemilih tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dalam menetukan pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang (minimal) berusia sekali dalam periode pemilu (bisa empat, lima, atau tujuh tahun). Sekali memilih, pemilih akan ”teken kontrak” dengan partai atau orang yang dipilihnya dalam satuperiode tersebut. Maka agar suara pemilih dapat diberikan secara baik, keleluasaan memperoleh informasi harus benar-benar dijamin.
Keempat, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Seperti penentuan peserta pemilu, Pembuatan kertas suara, kotak suara, pengiriman hasilpemungutan suara pada panitia nasional, penghitungan suara, pembagian cursi dan sebagainya. Kerja teknis tersebut dikoordinasi oleh sebuah panitia penyelenggara pemilu. Maka keberadaan panitia penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional Sangat menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis. Jika penyelenggara merupakan bagian dari partai politik yang berkuasa, atau berasal dari partai politik peserta pemilu, maka azas ketidakberpihakan tidak terpenuhi. Otomatis nilai pemilu yang demokratis juga tidak terpenuhi.
Semoga kita bisa membangun kepedulian yang lebih arif, untuk masa depan bangsa yang lebih baik, minimal dengan tidak mengajak orang lain untuk golput. Karena untuk sebuah Negara demokratis sangat mustahil tanpa Pemilu.
Sukses Pemilu 2009 akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan demokrasi, namun dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya memerlukan kerja keras dan kerja kolektif semua pihak, sebab sukses Pemilu 2009 khususnya di daerah hanya akan tercapai ketika semua komponen bersama-sama mengemban tanggungjawab ini, baik itu pemerintah daerah, DPRD, aparat kemanan, elit partai politik, dan semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mengawal Pemilu 2009 mendatang. Semoga HIMAS bisa mengambil peran strategis, sebagai yang peduli, bukan kelompok yang tidak bisa memainkan peran apa-apa dan hanya menonton. Semoga! Wallahu a’lam

2009-03-03T22:23:00.000-08:00

“LUMPUR HEDONISME ;
Dalam Sindromatika Politik 2009-2014”

By. Syaifuddin
(Alumni HIMAS/ Pemuda Muhammadiyah)

SEIRING perputaran waktu begitu cepat dan dinamika zamanpun silih berganti mencari identitas dan jati diri sebagai penyebutan, petanda bahwa zaman telah berubah, kini kita memasuki era globalisasi, era dimana dunia semakin kecil, peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia dapat diakses begitu cepat melintasi sirkulasi waktu, derasnya arus globalisasi yang ditandai dengan perkebangan informasi, industrialisasi, sains dan tekhnologi, kini libralisme global dan intelektual kapital berperan menjadi pioner-pioner penentu kebijakan moneter dan kapitalisme pun menggurita menyebabkan individualisme semakin berkompetitif, rasa solidaritas dan persekawanan dalam masyarakat kini telah rapuh lapuk ditelan masa, westernisme, budaya barat menjalar kemana-mana memenuhi sel-sel masyarakat berkedok atas nama peradaban dan kemajuan.
Tidak ada yang mengelak dari kenyataan bahwa hedonisme semakin kuat, menggrogoti nilai-nilai, merong-rong mentalitas umat, dengan sasaran empuknya adalah para remaja yang masih labil dalam orientasi dan inkonsistensi dalam pergaulan hidunya, bukan hanya itu dalam percaturan politik pun masyarakat kini mengalami sindromatika yang menyeret para elit social-keagamaan untuk terlibat dalam dunia praktis hingga terjerembab pada lumpur hedonisme politik.

Sandiwara Elit
JELANG Pemilu Legislatif pada tanggal 09 April 2009 para elit politik kini turun kemasarakat (grass root) menebarkan janji-janji kebahagian dan keseajhteraan sesaat, beradu argumentasi dan merasionalisasikan program hingga masyarakat pun terpukau dengan retorika yang memukau bahkan tidak jarang ayat-ayat Tuhan di jadikan sebagai justifikasi pembenaran terhadap apa yang di sampaikan, penampilanpun berubah di design sedemikian rupa hingga layaknya seorang ahli agama yang `alim, lidah dipasih-pasihkan dalam menyampaikan pesan-pesan langit.

Dan para elit agama pun terbagun dari lelap tidurnya, terbagun oleh janji-janji kekuasaan yang selalu hadir dalam benaknya, bagaikan hantu-hantu yang bergentayangan membanyangi dan bermain dalam otaknya, merubah orientasi hidup dan gaya perjuangan, janji-janji manis dan kemapanan bertaburan dalam dunia imajinatifnya, untuk duduk setara dalam deretan elitis duniawiyah

Idealisme perjuagan kini beralih pada pragmatisme social yang berorientasi pada kekuasaan dan kemapanan hidup, orientasi pemberdayaan masyarakat (social empowerment), penguatan moral (moral force) sudah terabaikan oleh birahisme kekuasaan, demi kelancaran kekuasan terkadang agama dijadikan sebagai senjata yang paling ampuh untuk mobilisasi massa (baca;dukungan) demi kekuasaan politik.

Dan bahkan mereka menggunan fatwa sebagai senjata untuk mempertahankan eksistensinya, fatwa-fatwa pun berkompetitif dalam “kepentingan” sebut saja misalnya fatwa penghalalan darah, pengharaman SEPILIS (sekuler, pluralisme dan liberalisme) sampai fatwa pengharaman GOLPUT. Sehinggga fatwa-fatwa tersebut terkesan penuh dengan interest-interest tertentu yang pada akhirnya tidak menyentuh ranah sosial¬—umat

Barbagai macam cara dilontarkan terhadap lawan politik, kafir mengkafirpun terjadi , partai satu dengan partai lainnya saling mengklaim sebagai partai Islam, sebagai partai yang peduli terhadap penderitaan rakyat, sikut menyikkutpun terjadi hingga para pendukung menjadi korban. Lalu kita bertanya dimana etika politiknya? Dimana moralitas agamanya?bukahkah Tuhan terlah berpesan kepada umat manusia agar jangan saling menggunjing satu sama lainya?
Melihat realitas, bukankah para elit kita bersandiwara untuk kepentingannya? Dan bukankah para penyebar kebajikan (baca: agamauan) bagian yang tidak terpisahkan dari pranata sosial untuk kita “teladani”?, pertanyaan yang dilematis ini, hanya ada satu kunci jawaban “para elitis kita, berkompetitif dalam sandiwara politik dan mencari legitimasi kemapanan sosial” dan pada akhirnya, pertama; para penyebar kebajikan memperjual-belikan ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah, harga mengejar kekuasaan sesaat dan menjadikannya sebagai justifikasi sosial, pesan agama inilah tentunya akan menjadikan cambuk bagi mereka yang tidak sadar dan bagi mereka yang inkonsistesional dalam perjuangan konstitusional; kedua; manusia (penyebar kebajikan) berlomba-lomba mengejar kemilauan-kemilauan duniawiyah yang menggoda, mereka tergiur terjebak kapada lumpur hedonisme kekuasaan, penampilan berubah, life style dan gaya hidup pun menjadi elitis-gelamor dan kesenangan-kesenangan sesaat lainya sebagai efek dari sindromatika politik.
Jika gaya sudah berubah idealiasme kering dalam perjuangan maka mereka akan berperan sebagai aktor pelengkap sejarah dan menjadai catatan kelam masyarakat, lalu apa yang kita lihat dari mereka yang pandai beretorika tapi bungkam seribu bahasa dalam parlemen-konstitusional, tidak mau menghadiri rapat dengan alasan kekeluargaan, inikah wakil kita yang diangggap mampu dan menjadi refresentatif rakyat kecil (al-mustadh`afiin)? Jika nasi sudah menjadi bubur, bukankah ini merupakan kecelakan sejarah lima tahunan?

Dengan kenyataan sperti itu, kemana rakyat berbicara, kemana umat memperjuangkan nilai-nilai religiusitasnya dan kemana aspirasi perjuangan-pembebasan disalurkan? Jika para elit sosial-agama melibatkan diri pada dunia praktis dengan tidak bercermin pada pribadi yang utuh yang pada akhirnya kewajiban sebagai penguatan mentalitas umat tergadaikan dalam kekuasaan pragmatis; tapi, diam seribu bahasa, apatis dan apriori berbicara konstitusional, inikah politik sebagai alat dakwah?

Jika para elit sosial- agama yang menjadi suri teladan masyarakat sudah berbondong-bondong menuju senayan (DPR/MPR), maka masyarakat akan kehilangan manusia yang di tokohkan. Tidak ada alasan yang keluar dari celah bibir dan silidah emas itu melainkan satu kalimat “da`wah lewat struktural” dan terkadang tokoh sosial-agama pun dijadikan sebagai simbol kesuksesan dalam dukungan mendapat restu dari tokoh yang berpengaruh itu, secara logika, yang berperan adalah politisi bukan tokoh pendukung, dan yang ter aneh dan untuk menguatkan popularitas dimata publik adalah tokoh tersebut dengan senang hati dijadikan peran piguran dalam sindromatika politik dan diperparah lagi oleh panatisme tokoh/kelompok yang apatis antara politisi dengan tokoh tersebut.

Sesungguhnya kita masih memiliki kesadaran bahwa masayarkat akan bangkit dari keterpurukan jika kita (terutama para elit) mampu menjagai nurani dan moralitas masing-masing. Tetapi, sayang, kesadaran tentang kekuatan nurani dan moral itu hanya berada pada retorika di ujung lidah, tidak lagi berada di dalam jiwa dan perilaku kita. Jika demikian, begitu kuatnya sahawat kekuasaan dan energi lumpur hedonisme politik hingga menyeret para elit kita dan berlindung dibawah atap pesan-pesan langit.

2009-03-03T22:21:00.001-08:00

REFLEKSI MILAD KE-8 HIMAS

MEREKONTRUKSI KEMBALI SEBUAH NARASI BARU

Oleh : Mu’arif Rahmatullah

(SEKJEND PW HIMAS SURABAYA)

Beberapa hari lagi, tanggal 24 Februari 2009 M, merupakan hari bersejarah bagi HIMAS. tepatnya tanggal 24 Februari 2001 yang silam organisasi mahasiswa kepulauan ini lahir di sapeken. Tidak terasa waktu terus bergulir membawa sejarah tersendiri bagi perhimpunan anak-anak “muda terdidik” kepulauan ini (baca; mahasiswa). Dinamika perubahan yang setiap saat bergerak dalam ketidakpastian, sedikit banyaknya mengubah pola alir gerakan HIMAS dalam merespon dinamika perubahan tersebut. terkadang HIMAS tertinggal, terkadang pula larut dalam dinamika tersebut.

Sesungguhnya kelahiran dan kehadiran gerakan Islam, serta organisasi-organisasi Islam di hampir selruh persada nusantara Indonesia, bermaksud mengenyahkan penjajahan di muka bumi Indonesia serta menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia, tidak lain karena diilhami dari suatu risalah yakni ‘risalah Islam’.

Satu risalah yang melahirkan satu kesadaran akan makna kemerdekaan. Satu risalah yang mengajarkan tentang hakikat nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sesungguhnya manusia mempunyai kemerdekaan untuk berkeinginan, berbuat, berpikir, melakukan sesuatu tanpa harus punya rasa takut dan ketergantungan.

Dalam konteks pergerakan organisasi Islam di Indonesia, ada NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan lain-lain adalah dilatarbelakangi di mana kondisi umat Islam mengalami stagnasi dan kemandegan berpikir, dan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agamanya sendiri. oleh karena itu, tujuan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia adalah untuk mengembalikan umat Islam kembali kepada ajarannya; al Qur’an dan hadits. Tidak terkecuali dalam hal ini HIMAS (yang heterogen yang berasal dari beberapa aliran madzhab dan gerakan yang di dalamnya banyak sekali potensi dan energi-energi baru dalam memajukan organisasi dan masa depan kepulauan sapeken secara keseluruhan) adalah punya cita-cita dan semangat yang sama.

HIMAS lahir bukan secara tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi HIMAS lahir karena seleksi sejarah dan karena sebuah tuntutan zaman. Karena, sebagaimana tertuang dalam Mukaddimah AD/ART HIMAS bahwa “...kaum terpelajar dalam ekspekstasi sejarahnya mempunyai tempat tersendiri dalam ranah Ibu Pertiwi...” ini diamini oleh fakta sejarah bahwa kaum muda (dalam hal ini mahasiswa) menjadi aktor dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di Tanah Air. Kita ingat, mahasiswa Angkatan 66 yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) berhasil menjatuhkan orde lama Soekarno yang disinyalir sebagai Presiden seumur hidup. Di tahun 1998, yang kemudian dikenal dengan gerakan reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun. Artinya, bahwa lahirnya HIMAS merupakan sub narasi besar atas refleksi kritis yang melanda negeri ini.

TIGA BANGUNAN PIRAMIDA HIMAS

Di usia HIMAS ke-8, HIMAS masih dalam kegamangan. HIMAS akan bergerak dalam tataran apa masih menyisakan tanda tanya besar. Himas seharusnya menata diri guna menunjukkan identitasnya dengan bingkai visi kerakyatan yang digagasnya. Refleksi historis ini selayaknya menjadi bangunan motivasi sekaligus spirit sebagai organisasi pemersatu umat, masyarakat, dan bangsa.

Untuk merumuskan persoalan yang merusak karakter dan identitas HIMAS ada tiga indikasi sebagai agenda mendesak untuk dilakukan. Pertama, Ideologisasi. Sebuah ideologi merupakan pondasi dalam menunjukkan visi dan narasi gerakan, ia selalu menjadi penggerak pola pikir dan jiwanya dalam segala dimensi hidupnya. Tatkala terjadi pergeseran nilai-nilai ideologi, maka gerakannya akan mengalami disorientasi yang mengantarkan kepada hal-hal yang sifatnya patalogis baik secara individu maupun sosial. Platform yang dibentuk adalah turunan dari gagasan ideologisnya. Arah perjuangan organisasi ditentukan oleh ideologi yang dirumuskan. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai pegangan ideologis, berarti mengalami kekaburan identitas dan orientasinya.

Kedua, Kaderisasi. Kaderisasi akan berjalan secara dinamis ketika pemahaman yang komprehensif terhadap ideologinya telah menjiwai pada sebuah organisasi. HIMAS harus menjadi tempat berkader dan menempa diri untuk menghasilkan kader-kader berkualitas yang akan diproyeksikan menjadi pemimpin masa depan kepulauan. Kaderisasi sebagai sebuah pilihan di tengah krisis kepemimpinan, harus dilakukan secara maksimal demi tujuan HIMAS untuk mencetak kader umat dan bangsa yang akan terus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik.

Ketiga, Orientasi anggota-anggota HIMAS. Anggota-anggota HIMAS sebagai seleksi sejarah, sebagai kader umat dan bangsa baik dari segi pemahaman terhadap ideologinya maupun dalam proses kaderisasinya pada akhirnya ia merupakan pejuang ideology. Ia harus siap berjuang untuk merealisasikan ideologi. Dalam pengertian lain, ia siap bekerja keras secara ikhlas di atas filosofi hidup untuk masyarakat masyarakat.

TIGA PIRAMIDA HIMAS yang kemudian dirumuskan dalam AD/ART menjadi pikir, dzikir, dan amal shaleh (Ulul Albab) sedangkan dalam bahasa saya disederhanakan dengan bahasa ideologi, kaderisasi, dan orientasi. Dengan dinamikan, tiga piramida itu harus menjadi kesatuan yang utuh dalam diri anggota-anggota HIMAS yang tidak bisa dipisahkan.

WASIAT UNTUK KADER-KADER HIMAS

Dalam rangka mempersiapkan diri sebagai kader himas militant, penyambung lidah rakyat, perhatikanlah hal-hal berikut :

1.

himas merupakan kawah candra di muka, tempat persemaian calon-calon pemimpin masa depan. Karena itu, pola pikirnya harus dibekali dengan bekal keilmuan yang memadai dan penegetahuan luas. Tanpa ditopang modal keilmuan dan wawasan yang luas, kepemimpinan akan kosong dari nilai-nilai, miskin visi, hampa substansi, dan tidak ada karakter.
2.

himas adalah tempat perjuangan, dan bukan wadah untuk berkiprah mencari materi dan popularitas. Ingat, aktivis sejati tidak mencari kebesaran nama di organisasinya, tapi bagaimana membesarkan organisasinya.
3.

perubahan adalah jalan yang paling mungkin untuk melakukan perbaikan. Kader-kader himas adalah para arsitek perubahan dan duta-duta pembaharuan (agent of change dan agent social of control). Jihad (perjuangan) maha besar bagi setiap kader-kader himas adalah berperang melawan ketidak adilan, penjajahan, kesewenang-wenangan secara cultural maupun structural.
4.

kader-kader himas adalah generasi ulul albab yang memiliki keluasan intelektual (fakir), kedalaman spiritual (dzikir), dan kematangan professional (amal shaleh). Karena itu, kader-kader himas pantang menolak tugas dan tanpa setitik kata TIDAK
5.

setelah sukses meraih gelar/title yang diperlukan, kembalilah ke tengah-tengah masyarakat, tidak sebagai “pendatang baru” yang datang dari atas, tapi sebagai pelayan masyarakat yang datang dari bawah untuk berjuang bersama-sama, mengangkat dan menjunjung mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Melalui refleksi 8 tahun HIMAS ini, kita perlu memahami dan memikirkan serta mengoreksi kembali pada diri HIMAS bukan tentang lama waktu yang dijalani melainkan kontribusi. Apa yang telah diberikan untuk kepulauan sapeken tercinta. Sebagai organisasi yang mempunyai visi dengan narasi kerakyatan. Ada tiga fokus utama yang mendesak untuk dilakukan yaitu problem global, lokal, dan internal dirinya sendiri. Tiga narasi problem tersebut dengan variabel-variabelnya harus dicari format solusinya. HIMAS sebagai organisasi dengan beribu-ribu anggotanya yang tersebar di seluruh nusantara maupun di luar negeri memiliki jaringan kelembagaan yang massiv baik pada dominan internal maupun eksternal yang siap menjadi pelopor utama kerja-kerja institusi dan masyarakat. Selain itu jaringan kerja yang pernah dibangun oleh HIMAS harus diperkuat kembali baik dengan organisasi pemerintah maupun swasta, baik di skala lokal maupun nasional.

Membicarakan HIMAS dan Sapeken tidak akan selesai dalam satu malam, dalam satu bulan, dalam satu tahun, tak akan habis dibahas dalam bab demi bab. Karena permasalahan HIMAS dan kepulauan Sapeken semakin hari semakin kompleks. Karena itu, HIMAS harus bergerak dinamis dan solutif terhadap persoalan-persoalan kepulauan, tidak hanya sekedar menawarkan program, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial da reaksioner.

Saya yakin dengan momentum ini di tengah arus globalisasi, krisis multidimensi bangsa dan gencar-gencarnya perang idelogi abad 21, HIMAS harus mampu melakukan filterisasi sekaligus penetrasi terhadap bahaya-bahaya yang akan mengancam keutuhan kepulauan sapeken. Tentunya melalui pemahaman yang sempurna terhadap piramida-piramida ideologi HIMAS Yang berdasarkan semangat keislaman dan keindonesiaan akan melahirkan sinkronisasi antara idealitas dan realitas yang akan menggiring pada peradaban baru yang relevan dengan zamannya. Internalisasi, eksternalisasi, dan obyektifikasi nilai-nilai dasar perjuangan sebuah keharusan untuk dilakukan demi dinamisasi organisasi. Karena KEBANGKITAN HIMAS ADALAH KEBANGKITAN KEPULAUAN SAPEKEN....SELAMAT ULANG TAHUN HIMAS KE-8...!! SEJAHTERA HIMAS, SEJAHTERA KEPULAUAN SAPEKEN....!

CATATAN :

Apakah HIMAS hanya sekedar berhimpun....? TIDAK...himas akan bergerak..! karena itu secara radikal Rahmatul Ummah dalam satu statemennya, BERGERAK ATAU KAFIR !

Artinya, dalam konteks perjuangan Himas, Himas tidak hanya berhimpun, tetapi juga bergerak. Jika suatu saat situasi dan kondisi menuntut himas untuk bergerak, himas harus bergerak. Jika tidak, himas berarti melakukan sebuah kekafiran (pengingkaran dan pengkhianatan besar)....

2009-03-03T22:19:00.000-08:00

HIMAS: MEMBEDAH REALITAS MENJAWAB
PROBLEMATIKA SOSIAL KEPULAUAN

(by: Syaifuddin, Alumni HIMAS dan Pemuda Muhammadiyah)

“Untuk mebangun masyarakat kepulauan maka pemerintah harus boros jika tidak maka selamanya masyarakat akan ketinggalan dan akan terjadi ketipanagn yang berkepanjangan antara daratan (kota) dengan kepulauan……” (Dr. Soekarwo, M.Hum)

Pernyataan ini bukan pernyataan yang kering dan kosong dari realitas tapi merupakan koreksi kebijakan terhadap pemerintah tertama pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam kebijakanya tidak “sudi” kalau kepulauan maju dan berkembang dalam sosial ekomomi, distorsi kebijakan ini merupakan kepicikan pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sumur gas di Pagerungan dieksplorasi BP Kangean sejak 1993. Mula-mula bisa memproduksi 225 juta kaki kubik per hari. "Tapi, lambat laun mengalami pengurangan alami dan sekarang 14 sumur yang aktif dari 18 sumur dengan hasil produksi pada tagun 2003 hanya 180 juta kaki kubik per hari" Sedangkan Sumur minyak di Sepanjang cukup besar. Saat ini ada tiga sumur yang sudah dieksplorasi dan siap untuk dieksploitasi. Tiap sumur itu diprediksi memiliki kandungan 350 barel per hari. "Jadi, 1.050 barel per hari bisa dihasilkan dari tiga sumur itu," dan 80% - 85% untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, dengan jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa bertahan hidup karena adanya subsidi dari kepulauan.
Maka tidak wajar jika masyarakat kepulauan Sapeken-Kangean berteriak untuk menjadi Kabupten Kepuluan, akibat kepicikan kebijakan biroksi pemerintah kabu Paten Sumenep dan kecelakaan sejarah bagi Kepualuan terhadap Sumenep Dua (wabub) yang terkesan tidak ada keberpihakannya bahkan menggores tubuh kepulauan.
Kita ketahui bahwa masyarakat Kepulauan Sapeken adalah masyarakat yang satu padu dengan menitik sentralkan di Desa Sapeken (luas ± 3,5 KM), rujukan yang menjadi standar kemajuannya dalam dinamika social keagamaan Kepulauan Sapeken dan sekaligus sebagai “peradaban yang terisolasi” untuk ukuran Kepulauan Madura, terlepas dari kebijakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sumenep yang masih setengah hati serta dipengaruhi oleh pemimpin lokal-tekhnokrat- elit sosia-keagamaan yang berpenampilan sebagai “Tuhan –tuhan” kecil penentu kebenaran dan terkadang dijadikan sebagai padanan Tuhan (God equivalents) oleh pengikutnya.
Sesungguhnya paradigma berpikir seperti ini adalah rentetan sejarah feodalisme- kepicikan berfikir dan tidak mustahil akan menjadi turun-temurun jika tidak ada yang melakukannya dan HIMAS lah yang dianggap sebagai representatif sejarah untuk melakukan perubahan dengan mengedepankan inklusifitas berfikir dengan tidak melunturkan militansi dalam beragama.
Kehadiran HIMAS sebagai regenerasi yang terlahir dari anak jaman tentunya bukan hanya sekedar pelengkap sejarah tetapi harus menjadi aktor sejarah dan mampu menyikapi persoalan-persoalan masyarakat kepualauan yang sampai sekarang menjadi problematika dalam dianmika peradaban dan keadaban.
Tilisan singkat ini, mencoba membedah probelmatika masyarakat Kepulauan Sapeken dan mudah-mudahan akan menjadi renungan dan semangat perjungan pembebasan bagi HIMAS terhadap permasalahan sosial masyarakat Kepulauan.

I. Masalah Riil Kepulauan
Ada beberapa permasalahan kepaulauan Sapeken yang sampai sekarang menjadi batu sandungan dalam dinamika dan perkembangan jaman yang semakin cepat dan “menggila” dan ini menjadi tantangan sekaligus menjadi tugas HIMAS sebagai masyarakat terdidik dan berkeadaban. Dengan modal keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya, sudah saatnya HIMAS menularkan ilmunya untuk bisa berdialog dengan probelmatika masyarakat. Permsalahan-permasalah itu dapat kita rumuskan sebagai berikutut;

Sektor pendidikan; pendidikan merupan infrastuktur pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencana, programatis dan berkelanjutan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Problematika dalam pendidikan kita adalah;
(1) pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di Kepulaun Sapeken sangat lemah dan tidak representatif dalam pengembangan kualits out put, akibat tidak adanya alat penunjang (peraga) ataupun Lab-lab sebagai reserch kepastian ilmu dan keapstian teori yang dipelajari, misalnya Lab. Kimia, Biologi , Fisiska, Komputer, dll;
Dengan tidak adanya perangkat pada lemabaga-lemabaga pendidikan di Kepulauan, mengakibatkan lemah dan terbelakangkangnya peserta dildik dan ini adelah masalah yang harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini Mendiknas.
(2) para pendidik (guru) dari luar Kepulauan tidak maksimal dalam memberikan pelajaran, dua puluh hari di daerah masing-masing, sepuluh hari berada di tepat mengajar (Sapeken). Mengakibatkan peserta didik dalam jangka waktu itu tidak mendapat pelajaran dan hal ini meruapak masalah krususial yang sampai sekarang belum mendapat respon dan sikap yang tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai yang bertanggung jawab dan ditunjang oleh kearifan lokal (local wisdom) dalam msayarakat sehingga mereka menjadi-jadi.
(3) kurangnya penanaman budi pekerti dan moralitas agama, kalaupun diajarkan hanya sebagai pelengkap kurikulum pembelajaran di sekolah yang tersistematis, tanpa penerapan dan pengawasan artikulasi dari pendidikan keagamaan tersebut.
Dengan kurangnya perhatian guru terhadap pelajaran pendidikan agama dan diperparah lagi oleh bolosnya para pendidik (guru) menyebabkan peserta didik berprilaku peniadaan nilai etik dan moralitas agama, berindikasi pada pergaulan hidup bebasa tanpa batas (kurangnya pemahaman mana perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ke-Tuhan-an dan mana perbuatan yang tidak bertentangan dengan-Nya?)
(4) rendahnya minat orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya pedidikan, bahkan sampai sekarang paradigma klasik tetap berkembang “yang penting hidup tenang dan bisa makan” mereka tidik tau menau lagi bahwa mereka yang terdidik dan berpengetahuan akan memberikan mamfaat terhadap masa depan Daerah/Kepulauan dan sebagai wujud dari kemajuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakatnya.

Dari semuanya itu pendidikan kita harus berorientasi pada; pertama, kemasa depan dan hanya berpihak kepada masa depan, posisi awal kemasa depan adalah era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilimu pengetaguhuan dan tekhnologi maka mau tidak mau pendidkan di kepualuanpu harus mengembangkan SAINTEK (Sain, Tekhnologi dan Ekonomi ) dengan standar Internasional; kedua,pendidikan yang berorientasi kepada masa depan itu tidak lepas dari integritas spritualitas IPTAQ; komitmen terhadap nilai-nilai ke-Tuhan-an yang benar (al-Iman) dan menumbuhkan kesadaran personal terhadap Tuhan Yang Maha Esa (at-Taqwa) sebagai bentuk holistik ilmu agama.

Sektor Kesehatan; Dengan semakin tingginya pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran akan pentingnya meiningkatkan mutu mendapatkan pelayanan kesahata dan kesejahteraan yang berkualits bagi diriinya (masyarakat)

Karena itu harus dicanankan kesadaran hidup sehat dan bersih sebgai refleksi dari komitmen keprecayaan kepada Tuhan. Sesunggguguhya jika sudah terjadi kesadaran hidup sehat, merupakan kemajuan dalam menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tadi.

Ada beberapa problem kesehatan dan menjadi hambatan dalam dinamika masyarakat di Kepulauan;
(1) tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang representitif (berstandar Nasional) terhadap masyaarakat Kepulauan;
(2) selain keterbatasan sarana dan prsasarana juga kondisi geografis Kepulauan yang di batasi oleh laut yang luas dan tidak mustahil kalu tidak harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan untuk sampai kepada rumah sakit yang di anggap representatif, akibatnya Pasien belum sampai ketujuan – sudah lebih dahulu menuju kepangkun Tuhan (meninggal), kedua hal tersebut merupakan suatu hal biasa dan merupakan realitas masyarakat yang harus dijalani masyarakat Kepulauan Sapaken.

Sektor Lingkungan; Kita ketahui bahwa salah satu sumber napakah masyarakat Kepulauan Sapeken adalah melaut, akan tetapi sumber napakah ini mengalami ancaman yang luar biasa dari oknum Nelayan tertentu (Nelayan lokal dan luar Daerah). Dan lauat bukan warisan yang di berikan tetapi adalah titipan Tuahan untuk masa depan anak cucu kita yang harus di jaga dan dilestarikan. Permasalahan lingkungan laut adalah permsalahan yang sampai sekarang trus berlanjut hal ini dikarenakan;
(1)tidak adanya kesadaran sebagian Nelayan yang menggunakan bom, potasium dan zat kimia lainnya untuk menangkap ikan mengakibatkan habitat laut mengalami kepunahan dan ikan-ikan makin menjauh dari wilayah tangkap tradisional karena rumah-rumah (terumbu karang) ikan mengalami gangguan (mati
(2)bebasnya Nelayan dari luar Daerah/Porseng (Nelayan yang menggunakan alat tangggkap Jaring Pukat Harimau) beroperasi di wilayah tangkap Nelayan tradisional dan merampas semua mahluk laut yang kecil sampai yang besar bahkan memporak-porandakan rumah-rumah ikan tersebut;
(3) tidak adanya konsistensi kepastian wilayah tanggap dari Plt. Kelauatan dan Prikanan Kecamatan Sapeken, serta lemahnya kontrol pengakan supremasi hukum, bahkan para penegak hukum Pol Airut di Kepulaluan terindikasi dalam permainan, bukan hanya itu saja Kepolisian dan Koramil pun terlibat dalam pembagian kekuasaan dalam perlindungan pelaku kriminal kelautan tersebut.

Jika sudah terjadi perselingkuhan dalam lingkaran keserakahan, maka permasalahan lingkungan laut terus akan berlanjut, hal ini dibuktikan dengan semakin mengguritanya pelaku pengrusakan lingkungan laut dan lemahnya kontrol aparat penegak hukum. Dan jika institusi yang memiliki kewenangan sudah terindikasi dalam lingkaran kebiadaban, terus kemana masyarakat Nelayan Kepulauan mengadu nasib, sementara wilayah sumber penghidupan mereka terancam dan tidak mendapat perlindungan dari instansi pemerintah?, dan masih adakah harapan masa depan Nelayan lebih baik dari sekarang dan bisa menjajikan terhadap anak cucuk kita? Syukur-syukur, mereka yang terlibat dalam lingkaran kebiadaban sadar dan berfikir kedepan sehingga harapan itu menapakkan tirai keredupan masyarakat Nelayan Kepualuan Sapeken.

Sektor Sosial-Ekonomi Poros sosial ekonomi kerakyatan meletakkan arti pentingnya pratata (sosial institution) yang mampu memenuhi minat kebutuhan dan kepentingan pada komunitas masyarakat dan pemihakan terhadap masyarakat kecil (al-mustad`afin).
Persolan bagaimana mewujudkan pembangunan yang berporos pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan dan tidak semata-mata menjadi selogan dan mantra dalam sindromatika politik? dan bagaimana upaya mewujudkan pembangunan sosial ekonomi kerakyatan tidak sekedar dalam bentuk belas kasihan (karitatif) atau kegiatan pernik-pernik kecil untuk pewangi ketiak (deadorant effects) agar seolah-olah pembangunan berpihak kepada rakyat.
Karenanya, permasalahan pengembangan sosial-ekonomi Kepulauan Sapeken yang tyerdiri dari berbagai sektor harus bercorak kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat, konteks masyarakat Kepulauan pengembagan ekonomi kerakyatan secara geografis masih “terlunta-lunta” dan dibatsi oleh ruang dan waktu yang cukup lama (hamparan laut), yang sewaktu-waktu perputaran roda perekonomi Kepulauan Sapeken mengalami kemacetan (deplasi);
(1)sektor pertanian (i) rendahnya penawaran hasil pertanian dan tidak adanya life skill masyarakat dalam mengolah dan mengembagkan hasil pertanian (misalnya; jangung, singkong, ubi-ubian dll.) dan menciptakan home industry sebagai wadah life skill mereka; (ii) tidak adanya pemasaran untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian mereka; (iii) tidak adanya penyuluhan pertanian yang berkesinambungan dan pendampingan oleh pemerintah dalam hal ini UPTD.Dinas Perkebunan dan Perhutani;
(2)sektor Perikanan; (i) adanya keterikatan Nelayan yang berhutang kepada salah satu Bos (pegepul ikan), sehingga hasil tangkap harus di jual kepadanya walau harga beli relatif lebih rendah dibanding bos yang lainya; (ii) terkadang tidak adanya keseimbagan antara pendapatan dan pengeluaran, dalam artian, perjalanan untuk sampai ketempat wilayah tangkap ikan dengan biaya operasional (BBM) rusaknya lingkungan laut dan matinya habitat laut; (iii) makin mengkristalnya sebagain Nelayan menggunakan potasium dan bom dalam mengakap ikan serta berkeliarannya Porseng secara bebas di wilayah tangkap Nelayan tardisional, mengakibatkan menjauhnya ikan dari yang semestinya (mempengaruhi prolehan tangkap Nalayan tardisioanal)
(3)lemahnya supremasai hukum; (i) masih ada kompromi hukum dalam jaminan kerja (transaksi hukum); (ii) tidak adanya ketegasan dalam penerapan sehingga mereka perlu di bangun dalam lelap tidurnya, sebut saja, misalnya; kasus pembantaian di Desa Tanjung Kiaok, sebelum kejadian Kepolisian sudah di konfirmasi terlebih dahulu dan membiarkan Nelayan yang menggunakan bom dan potasium berkeliaran dalam menagkap ikan.
Sektoar Transportasi Laut; Sebagai gugusan kepualuan di Madura, Kepaulauan Sapeken adalah merupakan pulau paling timur yang masuk pada wilayah kabupaten Suemnep dan meruapakan sentral perekonomian yang di kelilingi pulau-pulau kecil baik yang sudah di diami (berpenghuni manusia) maupun tidak dengan sembilan Desa. Dari sembilan desa tersebut Sapeken merupakan pusat perbelanjaan (trade central). sebagai masyarakat kepulauan tentunya perputaran roda perekonomiannyapun tergantung pada tarsnsportasi laut.

Permasalah transportasi laut adalah permasalah yang tidak kalah pentingnya dengan permasalahan-permsalahan riil yang dihadapi masyarakat kepulauan, dengan demikian ada bebarap masalah dalam transportasi laut di kepulauan, yaitu;
(1)dalam penyediaan Kapal Perintis sebagai trnsportasi laut bagi masyarakat kepulauan tidak representatif “ronsokan” tidak memenuhi standar Kapal untuk di tumpangi manusia;
(2)dari perkembangan transportasi laut yang di sediakan kurang maksimal terutama pada hari min tujuh hari raya idul fitri, dengan membeludaknya penumpang, tapi pemerintah diam, merasa lega dalam kepanikan masyarakat pada hari-hari tersebut.

Sektor Penerangan (PLN); Permsalasahan penerangan di kepualuan Sapeken seolah-olah di bebankan kepada msayaraka dan tidak adanya perhatian dari pemerintah dalam menyikapi dan memberikan pelayanan terhadap masayarakat. Dalam perjalanan waktu dalam dianamika masayarakat dan semakin cerdasnya para intelektual kapital menangkap moment tersebut untuk dipergukanan (komersialisasi arus listrik; mesin desel) sesuai dengan kebutuhan masayarakat setempat walau hanya menikmatinya lima samapai enam jam.
Berkaitan dengan masalah lambannya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan penerangan lampu bagi msayarakat. Terlepas dari hal diatas ada beberapa masalah yang terjadi di Upt. PLN Kecamatan Sapeken;
(1)sering terjadinya pemadaman dengan alasan yang tidak rasional; (i) solar (BBM) tidak ada, padahal BBM tidak pernah terlambat kalaupun terlambat hanya berkisar dua hari sampai lima hari dari jadwal yang telah ditentukan; (ii) pemadaman secara bergantian selama berbulan-bulan (nyala tidak normal, ketika pukul 22.00. WIB sampai pukul 00.00. dan padam sampai pukul 03.30. WIB yang seharusnya hidup pukul 17.00-06.00 WIB); (iii) pemadaman totol dengan sistem bergantian (dua hari nyala satu hari padam) sesuai dengan jalur (arus listrik) yang di pergunakan;
(2)para pekerja (kontrak) yang terdapat di Upt. PLN Kecamatan Sapeken adalah teknisi yang tidak memiliki skill kemampuan dalam penanganan mesin, sehingga terindikasi ada permainan di dalam, mengapa tidak, mesin/desel tidak pernah bertahan paling lama mesin bertahan satu bulan; dengan alasan yang tidak ilmiah; (i) komponen mesin sudah tua dan tidak mampu menampung beban pemakaian dari pelanggan, padahal mereka selalu menambah pelanggan baru dan penambahan beban dari KWh 450 menjadi 900-1000. (ii) dengan makin bayaknya beban dan pemakaian pelanggan diharapkan mesin cepat rusak dan di ganti kepada mesin yang lebih bagus dan besar; ketiga; setelah awal bulan januari 2009 dan diadakan audit jatah solar (BBM) Upt.PLN Kecamatan Sapeken per bulan dengan pemakiannya, terindikasi penggelapan BBM (pada saat-saat tidak normalnya pelayanan PLN)

Sektor Pembangunan; Pembangaunan adalah keseluruhan upaya mebangkitkan, membela dan menumbuhkan prakarsa, peran serta dan swadaya nmsayarakat, agar masyarakat mampu membagun dirinya sendiri dalam memenuhi minat dalam kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Untuk menciptakan hal tersebut maka pemerintah harus bisa menumbuhkan empati (pengertian) dan simpati (perhatian) kepada kebutuhan dan kepentingan msayarkat untuk membangun, mewujudkan maka pemerintah harus mengalokasikan; pertama, kebijakan program dan sumber daya pembangunan; kedua, sumber ekonomi, faktor produksi dan kesempatan ekonomi kerakyatan, terutam kepada masyarakat miskin dan lemah (al-mustadz`afin) peran ini biasa disebut sebagai emancifatory develoment masyarakat dalam pembangunan.

Yang terjadi dalam masayarakat kiata (kepulaun) pembangunan hanya sebagai ritus kekuasaan yang menguasi nilai, sumber dan kewenangan authority, namun terlepas dari detak nadi kehidupan masyarakat yang menjadi basis tumbuhnya budaya dan peradaban masyarkat.

Program pemrintah dalam mebangun masyarakat kepulaun terkesan lamban dan dikotomi dengan masayarakat daratan (kota), melihat realiatas tersebut, mak tidak salah kalau, Dr.Suekarwo, mengatakan, untuk membangun masyarakat kepulaun maka pemerintah harus boros, kalau pemrintah masih meilihat dengan sebelahan mata maka selam itu masyarkat kepulaun akan selalu berada dalam posisi terbelakang dan termarjinalkan oleh pemerintah yang dihidupkan oleh penghasilan kepulauan.

II. Tawaran dan Sikap
Dari permsalahan riil masyarakat kepulauan HIMAS harus bisa memprakarsai dan bersikap inklusif dalam bergaininya dalam masyarakat sehingga dapat terwujud gerakan dan dukungan bersama ntuk mencapai tujuan dan cita-cita masayarakat kepulauan; hidup dalam kedamain, kesejahteran dan kadilan serta pembangunan yang merata..
Dengan demikian kita harus mampu menyikapi persoalan-persoalan diatas yaitu; sektor pendidikan;
(i)menciptakan pendidikan alternatif; lemabaga ketrampilan masyarakat (majlis ta`lim tarbiyah sakilah)
(ii)menyediakan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat (TBM) dan;
(iii)meletakkan asas pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah baik sekolah Negeri maupun swasta/ madrasah sehingga kehendak konstitusi 20% dari anggaran untuk pendidikan dapat tercapai.

sektor Kesehatan, meletakdak dasar sistem pengembangan kesehatan untuk menjawab pemenuhan, perkembangan kebutuhan kesehatan maka diperlukan sistem kesahatan dan kesejahteraan persatuan komunitas setingkat Desa dan lingkungan masyarakat sekerja (community health and welfare care) posisi UPTD. Puskesmas Kecamatan Sapeken, perlu ditingkatkan dan dibawahnya yaitu diselenggarakan BAKESRA (Balai Kesehatan Masyarakat) AKESRA (Asuransi Kesehatan Rakyat) sehingga lima tahun kedepan diharapkan seluruh masyarakat Kepulauan dijamin kesehatannya

Hal tersebut pernah ada di daratan Sapeken lengkap bersam Dokternya, namun pupus ditengah jalan, karena keterbatasan sistem managerial dalam pengelolaannya tidak memenuhi standart dan kurangnya kesadaran (partisipasi) masyarakat serta lemahnya dukungan Puskesmas?, dan ini bukan merupakan kegagalan sejarah yang harus dilupakan dan tidak membangkitkan kembali sejarah itu;

Sektor lingkungan;
(i)memberikan kesadaran terhadap masayarakat nelayan lewat penyuluhan-penyeluhan yang berkaitan dengan lingkungan laut dan penangkapan ikan yang benar;
(ii)mendukung gerakan pemerhati lingkungan, FPL (front Penyelamat Lingkungan) dengan fokus gerakan pada lingkungan laut yang selalu berteriak kebungkaman aparat epnegak hukum.;

Sektor sosial ekonomi
(i)meningkatkan managerial lembaga Keuangan Desa (BUMDES) sebagai lembaga untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat;
(ii)jaringan distribusi Desa-kota dalam peningkatan sosial ekonomi msayasarakat baik dalam prikanan, pertanian dan hal yang menyentuh pengembangang sosial ekonominya;

sektor pembangunan;
(i)perbaikan sarana publik (jalan, transportasi dan pelabuhan);
(ii)peningkatan daya listrik untuk memenuhi kekurangan daya riil terhadap konsumen;
(iii)menciptakan pembangunan sebagai proses perubahan kebudayaan dan peradaban;
(iv)menciptakan pembangunan yang berbihak pada kepentingan sosial ekonomi kerakyatan;
(v)pembangunan harus berbasis investasi dan kesejahteraan.

Karena itu, harapan masyarakat kepulauan terhadap percepatan pemangunan semakin tidak bisa di tawar lagi, sehingga pembangunan merata pada seluruh Desa yang ada di kepulauan Sapeken dan memdapat prioritas tinggi dalam pemerintah dan percepatan pembangunan secara langsung menyentuh struktur ekonomi kerakyatan khususnya dalam rangka swasembada padi, jagung, ketela, kacang tanah serta peternakan, prikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga (home industry)

Penutup
Pembanguan harus mendapat perhatian oleh semua pihak, jika tidak maka akan melahirkan efek komulatif yang semakin merapuhklan struktur pembangunan di kepulauan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kemiskinan dan penaggulangi hal-hal yang mengakibatkan terjadi masih Sehingga terjadi perubahan yang utuh (holistic) dan konprehensif penghambatan terhadap kemajuan dan dinamika sosial ekonomi kerakyatan melainkan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ssebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlaku dan mengikat secara umum (authoritative), termasuk kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah menyelenggarakan apakah pembangunan memberikan mamfaat atau sebaliknya menimbulkan ketidak merataan dan pengrusakan sumber-sumber yang menyebabkan rakyat semakin miskin.
Disamping itu, sebagai bangsa yang berketuhanan tentunya menjadikan agama sebagai kekuatan infrastruktur nilai (value infrastructure) untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarkat Kepulaulan, maka diperlukan saitifikasi kehidupan religiusitas masyarkat. Artinya, pendekatan keilmuan yang rasional perlu dikembangkan sebagai perspektif interpretasi pembangunan menuju masayakat berperadaban dan keadaban.
Jika masyarakat kepualuan hanya di jadikan sapi perahan oleh pemerintah maka lambat-laun masyarakat kepualuan akan kurus dan di tinggalkan begitu saja kerena sudah tidak menghasilkan apa-apa, jika itu sudah terjadi siapa lagi yang akan peduli memperjuangkan hak-hak itu kalau bukan HIMAS sebagi komunitas yang berpotensi untuk masa depan.

2009-03-03T22:17:00.000-08:00

Marjinalisasi Suku Bajo Sumenep

Oleh: Moh. Sarip Hidayatullah
(Anggota UKM FDI UMM, Mahasiswa Sosiologi UMM)

Percayakah anda jika di Kabupaten Sumenep yang mayoritas suku Madura terdapat sebuah kecamatan yang justru dihuni oleh suku lain? Kecamatan tersebut bernama Sapeken, sebuah kecamatan kepulauan di Sumenep. Inilah sebuah keunikan yang justru jarang dikenal orang.
Komunitas penduduk mayoritas memang bukan Suku Madura, melainkan Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Meski secara administratif pulau ini masuk Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, namun secara geografis keberadaan Pulau Pagerungan Kecil lebih dekat ke Pulau Bali. Kecamatan tersebut terdiri dari 33 pulau kecil dan 9 desa. Sebanyak 5 pulau yang tidak terhuni warga.

style="font-family:trebuchet ms;">Sekilas Kepulauan Sapeken tidak memperlihatkan keistimewaan di antara beberapa pulau yang ada di sekitarnya. Deretan pohon kelapa yang diselingi pohon-pohon pisang tampak mendominasi jenis tanaman di pulau. Tanahnya gersang, sebagaimana layaknya keadaan pulau kecil lain di Indonesia. Namun walaupun kondisi alam daratannya kritis, jangan pernah meremehkan kondisi keindahan dan kekayaan pantai dan lautnya.
Kepulauan ini kaya akan terumbu karang, berbagai species ikan, kerang, teripang, kepiting dan hasil laut lainnya. Pantainya pun memiliki pasir putih yang sangat indah. Sayangnya kepulauan ini tidak termasuk dalam daftar tujuan wisata sebagaimana Pulau Madura yang berada di bagian barat, maupun Pulau Bali yang berjarak 60 mil di bagian selatan.

Menurut catatan Jawa Pos (2/12/200) dan Harian Bisnis Indonesia (21/06/2003), kendati masyarakat hidup di pulau-pulau kecil dan jauh dari keramaian, kebutuhan ekonomi masyarakat selalu tercukupi. Ini berbeda, dengan kondisi masyarakat daratan yang selalu mengharap bantuan-bantuan dari pemerintah, serupa Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Masyarakat kepulauan tidak begitu suka akan bantuan-bantuan yang bersifat memanjakan masyarakat dan tidak mengajak masyarakat untuk kreatif menggali potensi ekonomi kepulauan. Apalagi, bantuan semacam itu bertolak belakang dengan kinerja nelayan yang dikenal pantang menyerah sebelum sukses. Seperti usaha pelaut atau nelayan yang sebelum berhasil menangkap ikan tidak mau pulang ke darat.

Sayangnya, kondisi itu seakan menjadi alasan pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep untuk melakukan marjinalisasi. Masyarakat Kepulauan Sapeken hanya sedikit menikmati hasil kekayaan perut bumi mereka. Padahal menurut data hampir 80% PAD Sumenep diperoleh dari lapangan pengeboran minyak dan gas di Sapeken (Pulau Pagerungan Kecil dan Sepanjang).
Maka bukan rahasia lagi jika, kesehatan, transportasi, ekonomi dan pendidikan merupakan masalah serius di masyarakat kepulauan. Alat transportasi tenaga medis dan tenaga pendidik sangatlah minim dan hanya mengandalkan perahu saja.

Transportasi ke Jawa dan ke Madura hanya setiap minggu dengan kapal barang dan tidak manusiawi karena tidak mengindahkan keselamartan. Guru-guru sebagian besar dari kabupaten dan biasanya hanya datang sebentar untuk menengok kondisi sekolah, namun tidak pernah betah berlama-lama tinggal di sana . Pelayanan KTP pun baru selesai dalam 4 bulan.

Akhirnya, menurut hemat penulis sebagai putra asli daerah Sapeken, sudah seharusnya perlakuan tidak adil ini dihentikan. Seharusnya Pemda mengutamakan putra daerah untuk membangun kepulauan Sapeken. Sebenarnya mereka punya potensi besar tetapi akses mereka selalu di batasi. Potensi mereka tidak dapat diragukan lagi. Contoh nyata adalah Husamah, putra pulau Pagerungan Kecil yang telah menjadi Juara Mahasiswa Berprestasi se-Jawa Timur, dan banyak berjuang lewat tulisannya. Semoga

2009-03-03T22:16:00.001-08:00

PERLUNYA “HIJRAH POLITIK”
DALAM MENYONGSONG TAHUN POLITIK

Oleh : Mu’arif

“Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah realita. Dan esok adalah misteri” (Sejarawan)

“independensi himas bukan berarti a politik ataupun anti politik, karena bagaimanapun himas memiliki tanggung jawab political Question (kecerdasan dan mencerdaskan politik) di kepulauan Sapeken”.

Kita telah berada di penghujung perjalanan tauhun 2008, dan kini sedang menanti pergantian tahun ke 2009. Ketika disebut tahun 2009, para tokoh menyebutnya sebagai “tahun politik”. Ada dua perhelatan besar politik yang berlangsung di tahun 2009 mendatang; pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislative (pilleg). Kita bangsa Indonesia akan sedikit memeras keringat mempersiapkan diri dalam memasuki “tahun politik” itu.

Di akhir tahun ini boleh dibilang sebagai “tahun istimewa” banyak sekali peristiwa besar dalam sejarah khususnya hari-hari besar agama-agama yang waktunya hampir berdekatan. Pertama, hari natal bagi umat kristiani sebagai symbol lahirnya juru selamat ke bumi yang bisa menebarkan keselamatan dan kedamaian bagi pemeluknya. Kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad bagi umat islam yang diartikan berpindahnya dari masyarakat jahiliyah sebagai symbol keterbelakangan menuju masyarakat peradaban dan berkeadaban.

Indonesia sebagai bangsa yang plural, yang dibuktikan dengan beraneka ragam budaya, bahasa, etnis, suku, ras, budaya, kelompok aliran kepercayaan yang seringkali menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal diharapkan mampu menangkap pesan ajaran agamanya masing-masing untuk menjaga keutuhan NKRI. Sebagai bangsa yang menghargai perbedaan, bukankah kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ?

PERLUNYA “HIJRAH POLITIK”

Berbicara masalah politik di Indonesia sampai saat ini masih sangat menarik diperbincangkan, apalagi dalam menyongsong “tahun politik” pemilu mendatang, dimana-mana akan ramai diperbincangkan bukan saja di parlemen atau di kalangan akademisi, tapi juga di warung-warung kopi, terminal-terminal kota, dan lain-lain. Yang membicarakannya pun bukan dari kalangan praktisi dan mahasiswa, tapi juga para tukang becak, para nelayan. Karena secara histories sejak awal Negara ini merdeka, para bapak pendiri bangsa sudah terlibat dengan persoalan-persoalan politis (baca: awal kemerdekaan).

Oleh karena itu, di “tahun politik” ini kita perku melakukan “hijrah politik”. Hijrah politik adalah meninggalkan model politik kotor dan menuju politik etis dan sehat. Memang istilah “hijrah” tidak relevan dipakai dalam term politik di era moderen. Karena peristiwa hijrah merupakan peristiwa sacral bagi umat islam, sementara politik adalah wilayah yang sarat kepentingan. Pada sebenarnya term “hijrah” dipakai dalam tulisan ini karena memang diilhami dari peristiwa sacral dan bersejarah itu, sebuah peristiwa agung dalam sejarah umat islam yaitu ketika Nabi Muhammad saw berhijrah dari Mekkah ke Madinah yang dulunya (Yatsrib) atas perintah Tuhan untuk membangun masyarakat tamadun yang kemudian terkenal dengan “Negara Madinah”.

Sehubungan dengan perlunya “hijrah politik” bagi umat islam di Indonesia dalam menyongsong “tahun politik”, Azyumardi Azra menegaskan bahwa 'Hijrah politik'' berarti meninggalkan politik berorientasi kekuasaan belaka yang menimbulkan praktik politik manipulatif kepada politik yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai moral, etika, dan akhlaqul karimah.
''Hijrah politik'' juga berarti hijrah dari praktik politik divisif ke arah politik demokratis berkeadaban. Di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya membangun ''kota'' (madinah), dan peradaban (tamaddun), tetapi juga sekaligus ''keadaban'' (madaniyyah).

Karena itu, jika kita mau menangkap dan melaksanakan makna hijrah, salah satu yang terpenting ialah meninggalkan perpecahan. Sebaliknya mewujudkan persatuan politik umat. Persatuan politik itu tidak harus diwujudkan dalam partai tunggal, tetapi misalnya direalisasikan dengan membatasi jumlah parpol Islam. Pada saat yang sama mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam parpol Islam yang telanjur amat banyak.Harus diakui, jumlah parpol Islam yang akan bertarung dalam Pemilu 2009 terlalu banyak. Akibatnya, umat terpecah belah ke dalam friksi dan konflik politik berkepanjangan. Bahkan, itu dapat berujung pada kekerasan yang merugikan tidak hanya kepentingan umat, tetapi juga bangsa dan negara. Akibatnya, parpol-parpol Islam gagal menjadi kekuatan yang menentukan dalam kancah politik, bukan hanya pada tingkat nasional, tapi juga pada tingkat lokal -provinsi dan kabupaten/kota.Memang kenyataan menunjukkan bahwa banyaknya partai-partai Islam yang bermunculan secara tidak langsung akan berimplikasi pada masa depan politik dan partai islam dalam pemilu 2009, setidaknya kenyataan seperti itu yang akan dialami oleh partai-partai islam mendatang.

“HIJRAH POLITIK” DAN MASA DEPAN POLITIK KEPULAUAN

Sekali lagi membicarakan politik di Tanah Air di sini tidak terasa adil jika kita mengabaikan persoalan politik di kepulaun Sapeken. Karena, jika mau jujur masyarakat kepulauan sangat antusias ketika membahas politik. Masyarakat kepulaun sapeken pun semakin hari semakin cerdas.

Banyaknya partai-partai pendatang baru, yang menurut istilah Minhadzul Abidin sebagai “partai coba-coba” di kepulauan sapeken merupakan hal yang wajar di alam demokrasi seperti Indonesia, ini semakin menunjukkan bahwa kesadaran dan kecerdasan rakyat terhadap politik semakin meningkat. Artinya, siapapun bebas memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya di

partai apa pun tanpa adanya doktrin dan unsur pemaksaan di dalamnya.
Namun yang paling menarik dalam pengamatan saya adalah banyaknya partai-partai pendatang baru itu punya latar belakang sendiri dalam perpolitikan kepulauan, dilatarbelakangi oleh sosio-politik yang bermacam-macam; ada yang dilatarbelakangi karena kesadaran dan hasrat politik masyarakat yang menggebu-gebu, ada pula yang lahir dari kekecewaan terhadap partai-partai yang ada. Kalau situasi perpolitikan di kepulauan ini tidak dikelola secara demokratis, maka akan berdampak pada disentegrasi bangsa dan tentunya masa depan kepulauan Sapeken itu sendiri.

Adanya tarik-menarik kepentingan di dalam politik sudah menjadi rumus di dalam kosa kata politik. Karena itu ada sebuah statemen bahwa “tidak ada kawan dan lawan yang abadi di politik, yang abadi adalah kepentingan” menyadarkan kita untuk selalu hati-hati dan secara cerdas memilih partai untuk dijadikan kendaraan politik. Karena endingnya adalah rakyat yang akan dirugikan. Dengan kata lain, kita perlu kedewasaan politik menuju masa depan kepulauan yang lebih adil dan sejahtera.

HIMAS DAN TANGGUNG JAWAB POLITIK KEPULAUAN

HIMAS sebagai harapan baru diharapkan mampu menjadi wadah pencerahan di kepulaun dalam; bidang politik, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu menurut saya “independensi himas bukan berarti a politik ataupun anti politik, karena bagaimanapun himas memiliki tanggung jawab political Question (kecerdasan dan mencerdaskan politik) di kepulauan. Lagi pula independensi bukan ayat al-Qur’an yang qath’I ataupun al hadits yang dogmatis”. Namun, perlu ditegaskan, gerakan politik himas tidak sampai pada tataran politik praktis.

Membebaskan sapeken dari tujuh penjara politik adalah agenda politik himas. Diantara tujuh penjara politik itu adalah: kekerasan, mitos politik, sakralisasi, kultus individu, penjara histories, ketidak berdayaan warga Negara sebagai actor politik, dan demoralisasi,

Kita perlu merenungkan sebuah hadits nabi “Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang merugi. Dan barangsipa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dialah orang yang celaka”. (Al Hadits)

Dengan demikian, masyarakat kita dalam menyongsong tahun politik ini tidak lagi gamang dan buta terhadap politik dan tidak lagi hidup di tengah kegaluan. Tahun baru, harapan baru..Semoga !

2009-03-03T22:12:00.000-08:00

Change or Die
Oleh :Hidayaturrahman*

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mengalami perubahan. Tidak ada yang statis. Yang tidak berubah dan senantiasa tetap adalah perubahan itu sendiri. Jadi, perubahan merupakan sunnatullah, ada yang menyebutnya hukum alam. Mungkin lebih tepat disebut hukum Allah yang berlaku di alam raya. Maka perubahan itu sesuatu yang given.
Indonesia yang dikenal sebagai Negara tropis mengenal dua musim, yang senantiasa terus berubah secara bergantian. Musim hujan yang ditandai dengan turunnya hujan dan musim panas yang ditandai dengan berhentinya cucuran air hujan.
Curah air hujan yang jatuh dari langit menggerakkan, atau bahkan menghidupkan tumbuhan, pepohonan serta tanaman yang dulunya kering kerontang ketika kemarau melanda. Bunga dan kembang merekah begitu indah dan cantiknya, rumput hijau menghias bumi. Sejuk pandangan mata dibuatnya.
Manusia pun demikian, secara alamiah pasti mengalami perubahan. Dari belum bisa disebut apa-apa, kemudian berkembang terus sampai lahir dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah atau gadis yang cantik rupawan.
Pada tutur kata, sikap mental dan prilaku manusia juga dituntut untuk berubah. Tidak elok orang yang telah dewasa secara fisik dan usia, berbicara dan sikapnya masih sama seperti bayi yang baru belajar berbicara dan bertatakrama. Begitu pun orang tua yang jadi panutan anak-anak, tidak pantas bersikap kekanak-kanakan.
Perubahan yang diinginkan dalam konteks perikehidupan manusia adalah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, untuk menjalankan misi nilai-nilai kemanusiaan (humanistic interest). Ada ucapan Nabi Muhammad Saw yang mashur mengenai hal ini. “Berbahagialah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Dan hari besoknya lebih baik dari hari ini.”
Manusia dalam konteks ini dituntut untuk melakukan perubahan pada pola pikir, sikap, prilaku, dan seluruh tindak-tanduknya. Karena itu, dalam kehidupan para shalafusshalih (tokoh terbaik umat ini) tradisi muhasabah (instropeksi diri) populer dalam kehidupan mereka.
Sama halnya dengan manusia, organisasi juga diperlukan untuk merubah diri dan paradigmanya. Dalam organisasi modern, reorganisasi selalu terus dilakukan. Di sini ada litbang, training, dan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah dan meningkatkan kapasitas masing-masing bagian dan departemen.
Maka perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dengan berubah, terjadi penyegaran, pembaruan dan lain-lain yang bersifat dinamis. Dalam dinamika ada kehidupan, keharmonisan, ketenteraman, bahkan kesehatan. Coba perhatikan air sungai yang mengalir. Padanya ada kehidupan nyata, atau malah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian orang yang memang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada air sungai. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk bersuci, juga keperluan hidup lain seperti minum, masak, mencuci, mandi dan lainnya. Pun demikian untuk mengairi sawah dan ladang serta memberi minum hewan ternak dari air sungai yang mengalir.
Konon, air laut yang asin itu juga mengalami dinamika sedemikian rupa sehingga dapat menghidupi makhluq hidup yang ada di bawahnya. Jika air laut itu statis, maka kehidupan ekosistem yang ada di dalam lautan akan mengalami dispute.
Ombak pun demikian, gerakan yang dilakukannya adalah sebuah siklus memberi kehidupan bagi ikan di dalamnya. Karena gerakan ombak yang dihasilkan oleh tiupan angin menghasilkan oksigen yang dimasukkan ke bawah laut, kemudian dihirup oleh ikan dan makhluq lain.
Sebaliknya, statis, diam dan kejumudan atau sikap malas, tidak mau berubah dan bergerak hanya akan melahirkan kerugian dan dampak negatif. Coba perhatikan air tergenang yang tidak bergerak, seperti air hujan yang tertampung pada tempurung di bawah pohon kelapa. Seiring berjalannya waktu, air itu akan berubah menjadi kotor dan melahirkan bibit jentik nyamuk, yang kemudian menjelma menjadi monster pembunuh yang mengerikan.
Manusia pemalas yang tidak aktif dalam hidupnya dibenci oleh masyarakat dan agama, karena akan membawa kehancuran. Lihat misalnya Khalifah Umar bin Khattab ra, menghardik seorang pemuda yang hanya menghabiskan waktunya untuk berdoa di dalam masjid dan tidak mau pergi bekerja di pasar atau sekadar pergi ke hutan mencari kayu bakar yang dengan begitu ia bisa makan. Memang langit tidak pernah menurunkan emas.
Allah Swt dalam al-Qur’an dengan tegas mengisyaratkan wajibnya perubahan pada diri dan umat serta bangsa. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri.” [QS. Ar-Ra’du/13: 11].
Jadi, bola perubahan itu sekarang ada di tangan kita masing-masing. Baik sebagai individu anggota masyarakat atau tokoh nonformal dan pemimpin organisasi, komunitas, lembaga pendidikan dan lain-lain. Mau berubah atau tidak. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan ini; kita lakukan perubahan itu atau kita yang dipaksa untuk berubah oleh sejumlah kekuatan yang ada (invisible hand).
Kalau kita pilih yang pertama, maka kita memiliki peranan penting perubahan (asset of change), atau malah menjadi penentu kebijakan (decision maker). Pada posisi ini kita bisa menentukan ke arah mana mau dibawa kemana gerbong perubahan itu. Kita juga dapat menentukan, kapan lokomotif yang membawa gerbong harus belok kiri, belok kanan, tancap gas, pelan atau sekadar lansir sejenak. Ringkasnya, kebijakan ada di tangan kita. Dan berhasil tidaknya ditentukan oleh kepiawaian kita dalam mengemudikan lokomotif.
Namun jika kita pilih yang kedua, yaitu berubah karena dipaksa atau terpaksa, maka kita tidak menjadi siapa-siapa dalam arti fungsi dan peran, kita hanya akan dianggap sebagai penumpang biasa, kalau tidak penumpang kelas ekonomi paling nahas juga penumpang gelap yang keberadaannya tidak menentukan arah kebijakan, atau malah jadi masalah yang perlu ditangani.
Kita mungkin tidak akan membuat pilihan lain, yaitu tidak berubah, karena kalau demikian, kita akan ketinggalan gerbong kereta perubahan yang sedang melaju cepat. Lebih naïf lagi, jika tidak melakukan perubahan akan melahirkan penyesalan. Jadi hanya satu pilihan untuk kita, BERGERAK ATAU MATI. Karena hanya orang mati yang tidak bergerak.
*Founding of Himas

2009-03-03T22:10:00.000-08:00

PRAHARA HIMAS DI MATA ANAK BANGSA

(Tinjauan Perspektif dan Prospektif)

Oleh : Abdul Qodir Qudus

Penduhuluan

PERAN pemuda dan organisasi kepemudaan sangat strategis. Jumlahnya yang mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia menjadi incaran berbagai pihak untuk kepentingan politik. Karena itu, partai politik berlomba-lomba mendirikan organisasi kepemudaan. Sayangnya, karena labil, pemuda mudah diprovokasi, dan masuk dalam lingkaran kekerasan. Karena itu, pembinaan terhadap pemuda dan organisasi pemuda sangat penting dilakukan.

HIMAS adalah sekelompok kaum muda terdidik yang mempunyai keinginan kuat untuk merubah sistem birokrasi yang monarchi mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. HIMAS lahir dengan membawa satu tujuan besar dan mewujudkan harapan besar berpihak pada masyarakat besar bukan masyarakat kecil (kelompok, ormas Islam dan LSM). Kendatipun kemudian harus berhadapan dengan menir-menir birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan kepiluan masyarakat. Semangat membara kaum muda tidak akan pernah berhenti untuk berjuang demi kepentingan bangsa,negara dan agama.

HIMAS lahir dengan berasaskan Islam. Islam bukan simbol dan bukan pula ideologi, tapi Islam sebagai agama yang kita yakini membawa ajaran yang benar. Islam lahir sebagai agama merupakan jasa besar seorang pahlawan besar ribuan tahun yang silam yang sampai saat ini selalu kita banggakan MUHAMMAD BIN ABDULLAH seorang rasul dan nabi. Perjuangan membela Islam tidak mengenal lelah, capek, letih, sekalipun harus mengorbankan nyawa. Itulah potret perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya.

SAAT ini, banyak organisasi-organisasi dari tingkat Kelurahan sampai Nasional, baik dari organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat sampai pada organisasi politik “semuanya berasaskan Islam”, pertanyaannya kemudian adalah apakah asas Islam itu sudah benar-benar menjadi nilai dasar dalam menjalankan roda birokrasi organisasi atau malah sebaliknya. Jawabannya akan kita temukan dari respon masyarakat menilai keeksistensi organisasi tersebut, hatta HIMAS sendiri.

HIMAS di mata HIMAS

ORGANISASI besar lahir dan dikelola oleh orang-orang besar dan akan mencetak generasi besar yang berkualitas dan hanya berharap pada Yang Maha Besar (Allah SWT). Organisasi HIMAS yang saya kenal adalah organisasi daerah yang dikelola oleh orang-orang cerdas, profesional dan accountable sebut saja Mahasiswa. Mahasiswa yang dikenal orang akan membawa perubahan dari segala bidang sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki, sehingga secara struktural Presidium HIMAS dengan pertimbangan Dewan Penasehat HIMAS menempatkan orang-orang pilihan untuk menduduki jabatan strategis sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimilikinya.

TENTU saja yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana bisa amanah terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dan menyadari bahwa masa depan Kepulauan Sapeken ada pada pundak pemuda. Semangat dan ghirah kaum muda ini tidak akan pudar sampai titik darah penghabisan setelah berikrar dan bersumpah untuk tetap mengakui bahwa tanah air yang satu tanah air Indonesia , tempat kita berpijak, tempat kita dilahirkan dan melahirkan.

TERLEPAS dari semua itu, mari kita kembali melihat pada sisi lain tatkala mahasiswa yang terhimpun dalam komunitas HIMAS tidak punya semangat lagi untuk memberikan apresiasi yang positif terhadap keberadaan Organisasi Daerah sendiri. Hal ini terindikasikan dengan kurangnya sosialisasi dan tidak representatifnya devisi pengkaderan HIMAS, akhirnya banyak mahasiswa kepulauan tidak mengetahui keberadaan HIMAS sebagai organisasi daerah yang menampung aspirasi dan memperkuat tali persaudaraan Bajoisme. Kita menyadari mahasiswa yang tidak mengetahui HIMAS, yang sangat memprihatinkan lagi adalah justru yang mengetahui keberadaan HIMAS tidak pernah datang kalau ada pertemuan bahkan tidak mau tahu dengan HIMAS, budaya individualisme, dan borjoisme jangan sampai menjadi racun dalam tubuh HIMAS.

“APALAH arti perjuangan tanpa pengorbanan” bagaimana kita bisa merubah masyarakat, yang kita harapkan bisa memberikan secuel harapan untuk melahirkan masyarakat yang sadar hukum, membela keadilan, dan memperjuangkan hak-hak tertindas dan pro terhadap perjuangan anak-anak bangsa, sementara perjuangan kita tidak pernah menembus batas kegelapan, tidak oke dan tidak solid. Perjuangan anak bangsa tidak akan pernah redup, kita melihat tokoh pendiri himas Pak Syaifuddin, Pak Edi, Pak Rahmmatul Ummah, Pak Sudarman, Pak Noer Salam, mereka tidak pernah merasa letih untuk memperjuangkan, mengakomudir kepentingan masyarakat, mengadvokasikan korban KDRT dan sebagainya. Mari kita lanjutkan perjuangan pendiri HIMAS dengan tetap berpijak kepada asas dan nilai dasar HIMAS.

HIMAS di mata Masyarakat

ORGANISASI kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan tulang punggung masyarakat sipil sebagian telah terkooptasi dalam sistem politik dengan sebagian para elitenya yang lebih berorientasi mencari popularitas dirinya daripada misi yang diembannya. Kalau keadaan seperti ini terus berlaku, sebenarnya rakyat telah kehilangan segala-galanya. Mereka akan kembali bergantung hanya pada belas kasihan penguasa dan kembali sebagai kaum tertindas dalam praktik demokrasi yang hanya sebagai kedok belaka.

HIMAS tidak perlu jawaban dari berbagai persoalan tersebut. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah membuat rakyat untuk tidak menjadi bingung dengan tindakan nyata yang tidak setengah-setengah, tindakan segera yang bukan sekadar menyenangkan, tetapi berdasarkan perencanaan yang matang dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik semata. Karena, salah satu peran yang diharapkan dari pemerintah adalah membangun kepastian-kepastian.

MAHASISWA ditengah kehidupan masyarakat dikenal sebagai tukang DEMO, yang kerjanya hanya menentang kebijakan pemerintah dengan dalih kepentingan masyarakat. Itulah potret mahasiswa di mata masyarakat. Sejatinya mahasiswa sebagai simbol perubahan, tentunya perubahan ke arah positif. Mahasiswa juga adalah kaum terdidik yang dijagokan untuk memberikan solusi atas problem yang terjadi ditengah masyarakat. Banyak hal yang menjadi kebanggaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mahasiswa. Tentunya hal itu dijadikan sebagai pembakar semangat anak-anak HIMAS untuk tetap berpihak netral pada kepentingan umum dengan memberikan perlindungan kepada kaum yang tertindas tanpa harus melihat status sosial.

MASYARAKAT kepulauan Sapeken umumnya adalah masyarakat yang plural sebagaimana yang tertuang dalam mukaddimah AD/ART HIMAS yang melahirkan banyak penafsiran terhadap gejala-gejala sosial yang muncul. Peran dan fungsi HIMAS sangat diharapkan untuk memberikan konstribusi besar kepada masyarakat kepulauan. Tugas utama HIMAS adalah untuk merubah wajah kepulauan menjadi lebih baik dengan terobosan-terobosan baru, bukan hanya sekedar wacana.

Penutup

PERJUANGAN belum berakhir, target belum tercapai, sementara waktu tetap berjalan. Dengan demikian, diharapkan akan segera lewatlah zaman di mana masyarakat yang politically powerless hanya menyandarkan diri pada orang-orang kuat yang politically powerful. Akan dapat dihindarkan pula harapan-harapan kosong mengenai akan lahirnya "ratu adil" yang akan membereskan semua persoalan masyarakat. Yang kini dibutuhkan adalah lembaga-lembaga masyarakat yang kuat, transparan, dan saling mengontrol. Di dalam masyarakat yang transparan dan disertai kontrol yang ketat atas kekuasaan itu diharapkan bahwa yang akan lahir dan tumbuh nanti bukan lagi "orang-orang kuat" yang mahir menekan rakyat, melainkan "masyarakat kuat" yang mampu memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya secara adil dan sejahtera. Disinilah kiranya letak pentingnya peran dan tugas anak bangsa yang terhimpun dalam HIMAS sebagai salah satu perwujudan dari upaya menuju keadilan dan kesejahteraan itu. Wallahu a’lam bi alshowab

2009-03-03T22:08:00.000-08:00

MEMBANGUN KERAGAMAN YANG PRODUKTIF
(Refleksi 8 Tahun Perjalanan HIMAS)

Oleh : Rahmatul Ummah
(Alumni HIMAS, Sedang Menyelesaikan S2 di FISIP Unila)

Tanpa terasa usia HIMAS sudah beranjak 8 tahun (24 Februari 2001 – 24 Februari 2009), sebuah perjalanan yang tak bisa dikatakan pendek untuk sebuah organisasi yang dikelola oleh kelompok elit masyarakat (baca; mahasiswa), usia 8 tahun juga bukan waktu yang panjang untuk merealisasikan cita-cita ideal HIMAS. Namun, setidaknya usia 8 tahun bisa menjadi awal refleksi untuk mengukur dan mengevaluasi diri secara jujur, tentang apa yang telah dilakukan baik di tingkat internal HIMAS maupun untuk masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan, HIMAS bergerak pada wilayah yang sangat luas, beragam pemikiran dan latar belakang. Keragaman kader-kader HIMAS harus selalu dimaknai sebagai asset dan potensi yang bisa dikembangkan menjadi energi perubahan. Banyaknya warna HIMAS laksana pelangi yang bisa menjadi jalan terindah untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, sudah bukan saatnya lagi HIMAS kampanye tentang pluralisme, tetapi HIMAS harus sudah pada tahap internalisasi keragaman itu pada masing-masing kader untuk kembali sadar bahwa mereka punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh organ lain yaitu berupa keragaman. Hanya kalau keragaman tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya maka yang timbul adalah persoalan-persoalan baru yang mengarah pada hal-hal yang negative dan kontra produktif.

Dalam upaya mengelola keragaman pendapat dan pemikiran yang ada menjadi sesuatu yang produktif, memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. HIMAS yang telah memproklamirkan diri sebagai sebuah organisasi perkaderan dan perjuangan, tentu saja akan menghadapi banyak tantangan, semisal perbedaan pendapat, saling merasa benar dan penting yang terkadang didasari egoisme – bahkan primordialisme – yang tentu saja jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik akan sangat tidak produktif bagi perkembangan HIMAS kedepan.

Oleh sebab itu, diperlukan usaha yang sistematis dan terstruktur dengan baik, saya selalu menawarkan rumuskan pola kaderisasi yang bisa membangun ikatan emosional antar kader. Sehingga setiap kader HIMAS bisa mengelola perbedaan pendapat menjadi energi produktif menuju perbaikan HIMAS.

Banyaknya pendapat ketika menghadapi banyak masalah, adalah niscaya dan tidak mungkin dihindarkan. Jika dikelola dengan baik dan bijak maka akan lahir tindakan-tindakan cerdas, pun sebaliknya jika diselesaikan setengah meja, subyektif dan terkesan abai terhadap pendapat lain, maka perbedaan pendapat menjadi sumber perpecahan atau setidak-tidaknya menyulitkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya tentu saja tidak maksimal. Dan hal itu akan sangat berpengaruh dalam proses perkaderan HIMAS berikutnya.

Menyikapi itu, sambil menunggu penyempurnaan tentang sistem kaderisasi HIMAS, penulis mencoba menawarkan beberapa tradisi yang perlu dibangkitkan oleh kader HIMAS supaya dapat menopang kaderisasi HIMAS untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu faktor yang produktif., Pertama, Tradisi Ilmiah, Domain kerja HIMAS yang sangat luas dan rumit. tidak memungkinkan setiap kader mencerna, menganalisis, dan menyikapi berbagai persoalan tanpa memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir secara sistematis dan objektif. Hal itu mengharuskan kader HIMAS memiliki struktur pengetahuan yang kokoh dan kemampuan berpikir pada semua tingkatannya. Struktur kemampuan dan sistematika berpikir yang solid dari kader HIMAS dalam upaya meningkatkan kemampuan pembelajaran yang cepat merupakan suatu landasan yang utama. Tradisi ilmiah harus secepatnya ditumbuhkan di lingkungan kader HIMAS, jika HIMAS ingin tetap eksis dan kompetitif pada beberapa masa yang akan datang.

Banyak problem kepulauan yang memerlukan penyelasaian kader-kader HIMAS secara ilmiah, sepertia rasio jumlah anak usia sekolah dengan jumlah lembaga pendidikan, rasio tenaga pendidik dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia, jumlah bidan dengan jumlah ibu hamil dan jumlah balita, yang semuanya pasti tidak seimbang, sehingga menjadi kedzaliman sistematis kekuasaan, belum eksploitasi alam, pelayanan public (berapa jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran, akte nikah, akte perceraian, dan KTP bandingkan dengan yang tidak memiliki), maka hasilnya adalah akan bermuara pada kesimpulan bobroknya sistem administrasi kependudukan pemerintah Kabupaten Sumenep, dan ini semua perlu kajian yang mendalam dan sistematis dari seluruh kader HIMAS. Bahwa selama ini masyarakat tidak pernah bergerak untuk melakukan protes dan perlawanan karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan, dan HIMAS lah yang yang harus menjawab keterbatasan masyarakat itu, tentu saja dengan tindakan yang didasarkan pada nalar cerdas dan argumentative.

Kedua, Tradisi Verbalitas. Tradisi ini harus menjadi kebiasaan kader HIMAS untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya secara wajar, natural, dan apa adanya. Banyak kader HIMAS yang memiliki gagasan-gagasan yang cerdas, tetapi tidak membukanya kepada orang lain (kader HIMAS yang lainnya). Tradisi verbalitas ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian natural, dan kehormatan yang wajar. Sehingga sebagai kader HIMAS harus senantiasa aktif dalam berbagai diskusi untuk mencurahkan ide dan gagasannya. Syukur-syukur jika tradisi ini kemudian dikembangkan kepada tradisi menulis, merekam gagasan-gagasan cerdas dalam diskusi ke dalam sebuah tulisan.

Ketiga, Pembelajaran Kolektif. Setiap individu punya kewajiban untuk selalu belajar, Kader HIMAS-pun juga harus senantiasa belajar menuju arah perbaikan, baik melalui referensi normatif maupun pegalaman historis. Perjalanan HIMAS bagaikan mata rantai pengalaman manusia (kader HIMAS) yang relatif dan tidak terputus. Tentu saja hal ini akan rentan terhadap kesalahan dan kelemahan, baik itu yang berasal dari aturan atau norma kultur atau tingkah laku yang berada di dalamnya.

Sebagai kader HIMAS, kita harus belajar meningkatkan kemampuan kerja, efisiensi, dan efektifitas. Untuk itu, kita harus memiliki semangat dan kejujuran (integritas) yang memadai untuk senantiasa belajar, termasuk di dalamnya mendengar semua pendapat (kader HIMAS yang lainnya) yang sangat beragam, dalam upaya mencerna, menganalisis dan memikir ulang pendapat orang lain tersebut.

Keempat, tradisi Toleransi. Kader HIMAS, harus membiasakan diri untuk memiliki kelapangan dada, kerendahan hati dan membebaskan diri dari kepicikan, prasangka buruk, serta dapat mengkondisikan diri untuk selalu disiplin. Hal itu yang membuat seorang kader HIMAS dapat toleran dengan orang lain, sebagai ukuran keluasan ilmu dan wawasannya. Hal itu yang membantunya memahami orang lain secara tepat dan memahami alasan-alasan yang mendorong seorang kader HIMAS lainnya memiliki sebuah sikap tertentu. HIMAS memang harus menemukan 'sosok dirinya' atau kesejatian dirinya, sehingga mahasiswa dari kepulauan Sapeken tidak menjadi bingung apa yang sebenarnya dicari ketika hendak bergabung dengan HIMAS.

Penulis meyakini, HIMAS memang memiliki 'kekayaan' dalam berbagai hal, namun yang menjadi persoalan klasik ialah komitmen kader HIMAS dalam usaha memanage organisasi ini. Harapan penulis, dengan beberapa tradisi tersebut kader HIMAS yang beragam dan pasti berbeda itu akan merasakan kenyamanan berhimpun dengan HIMAS, karena adanya keseimbangan yang indah antara kebebasan dan tanggung jawab, antara keburukan dan keterkendalian. Jangan Pernah bimbang 'tuk menatap masa depan, Hadapilah ia dengan penuh semangat optimisme dan komitmen (istiqomah) yang kita cita-citakan sebagai upaya perbaikan menuju masa depan kepulauan yang mandiri dan sejahtera. Wallahu a'lam bis shawab

2009-03-03T22:06:00.000-08:00

Sumpah Pemuda, Otonomi dan Civil Society

Oleh : Rahmatul Ummah

(Anak Muda Kepulauan dan Wakil Ketua I DPD KNPI Kota Metro)

Ritual 28 Oktober tidak pernah terlewatkan, sebuah peristiwa bersejarah yang menyatukan tekad kelompok muda negeri ini, untuk merebut kedaulatan Indonesia dari tangan penjajah. Pemuda Indonesia pada saat itu merasakan betapa persatuan menjadi hal yang teramat penting dan vital.

Setiap tanggal 28 Oktober sumpah itu kembali dibacakan ulang dengan rentetan serimonial lainnya. Sumpah kesatuan yang telah berusia 70 tahun itu terasa begitu sangat berharga untuk diingat, namun teramat jarang mendapatkan interpretasi kontekstual apalagi implemetansi semangatnya dalam konteks kekinian dan kedisinian.

Seharusnya sumpah pemuda mampu menemukan wajah barunya dalam konteks otonomi daerah, sehingga semangat kesatuan tidak lagi melulu diartikan sentralisasi dan keseragaman, tapi keberagaman dalam membangun daerah sesuai dengan sosio-kultural daerah.

Otonomi Daerah

Undang-Undang No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan melalui UU`No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan peran dominan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan dan pembangunannya. Peran Pemerintah Provinsi tidak lebih mewakili Pemerintah Pusat untuk bertindak sebagai koordinator pembangunan lintas sektoral dan fungsi administratif pemerintahan lainnya.

Tak bisa dipungkiri, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi aktor utama pembangunan yang sesungguhnya dapat saja menentukan “arah” dan “model pelaksanaan” pembangunan di daerahnya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) dewasa ini kian menegaskan “teritori politik” dari Pemerintah Daerah yang berkuasa, mendapatkan legitimasi penuh dari rakyatnya. Imbasnya, Pemda seakan berada “di atas angin” untuk semua urusan pembangunan dan pemerintahannya.

Banyak kasus yang kita jumpai di daerah telah menggambarkan begitu otoriternya Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakannya kepada rakyat sendiri. Minimnya sumber daya manusia yang secara strategis dapat mendesain model pembangunan partisipatif dan investatif di daerah-daerah, telah menjerumuskan banyak Pemerintah Daerah pada model pembangunan “eksploratif” semata, dengan karakteristik yang khas : peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Jika melirik hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, dari seluruh Kabupaten/Kota yang telah dimekarkan, beberapa di antaranya menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola daerahnya paska pemerkaran. Akibatnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diidam-idamkan sebagai konsekuensi pemekaran, tak kunjung hadir. Bahkan, pada beberapa daerah, paska pemekaran telah menyisakan konflik horizontal antar warga yang hingga sekarang, tak kunjung usai. Beberapa daerah, yang karena hampir kollaps, kini diusulkan untuk dikembalikan pada daerah induknya sebagai upaya mencegah kepunahan demokrasi dan pembangunan di daerah tersebut. Kenyataan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua di daerah-daerah paska pemerkaran, maupun di daerah-daerah yang tengah berniat memekarkan diri. Hati-hati.

Pemuda dan Civil Society

Buruknya implikasi yang diakibatkan transisi demokrasi seperti ini, pada saat Otonomi Daerah menjadi primadona dalam kampanye politik kelompok kepentingan, semakin diperparah oleh tidak hadirnya kelompok civil society dalam mengawal agenda pembangunan di daerah. Civil society di sini sesungguhnya merupakan barisan intelektual dan moral yang secara terus-menerus melakukan advokasi dan monitoring terhadap segala “gerak-gerik” Pemerintah Daerah dalam program pembangunannya. Tidak mustahil, seperti yang telah banyak kita saksikan di daerah-daerah maju, kelompok ini dapat berfungsi ganda sebagai parlemen oposisi, tidak lain untuk menambal kinerja sebagian besar anggota DPRD Kabupaten/Kota yang “prestasi legislatif”-nya tidak begitu bagus.

Pada banyak daerah yang baru mekar, kultur aristokrasian menjadi momok yang sangat mengganggu bagi proses transisi demokrasi. Saat rakyat sudah merindukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean and Good Governance), kultur aristokrasi kembali menyuburkan praktek-praktek “miring” yang kental dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Lemahnya fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota, dan relatif dipengaruhinya institusi yudikatif daerah oleh eksekutif, serta minimnya pengawasan independen oleh civil society, telah menjadi alasan, mengapa praktek “pemerintahan purba” seperti di atas tumbuh subur seiring dengan tingginya budaya “nrimo” dan “permissif” masyarakat periferi kita. Ini ironi yang menyakitkan, karena jika terus dilakukan pembiaran, maka keadaan seperti ini nantinya justru akan dianggap sebuah kelaziman di daerah.

Tidak bisa tidak, masyarakat dan seluruh lapisan pemerintah daerah mesti senantiasa diingatkan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Siapa yang bertugas melakukan ini? Tidak lain adalah kelompok muda yang terdidik, sebagai bagian inti dari masyarakat sipil (civil society) yang senantiasa mereproduksi wacana pembaharuan dan menegaskan pemihakannya atas demokratisasi pembangunan dan pemenuhan hak-hak sipil rakyat.

Harus ada semacam Civil Society Organization (CSO) yang menjadi kekuatan kontrol dan memegang peran strategis dalam mengawal agenda desentralisasi dan otonomi daerah saat ini. Peran-peran yang secara intelektual dan moriil sesungguhnya bisa menjadi kekuatan penyeimbang (balancing of power) atas minimnya sumber daya manusia daerah serta kurang strategisnya konsep pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dengan latar belakang kedaerahan belakangan ini, sesungguhnya bisa menjadi angin segar bagi proses demokratisasi pembangunan di daerah, terutama yang paska pemekaran. Perhimpunan-perhimpunan ini, asal dibentuk dan dilandasi oleh semangat partisipatif intelektual, pada prinsipnya bisa segera mentransformasi diri menjadi, apa yang disebut di atas sebagai, civil society organization (CSO) dan berperan sebagai kelompok tengah (middle class).

Dalam upaya mengawal pembangunan dan memerankan diri sebagai “parlemen oposisi” di daerah, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan daerah bukan lagi harus terjebak menjadi sekadar “event organizer” kegiatan-kegiatan teknis di lapangan, melainkan lebih sebagai “dapur wacana” demokratisasi pembangunan. Organisasi kepemudaan di daerah mesti dapat melakukan penyeimbangan atas praktek pembangunan di daerahnya masing-masing, dengan senantiasa melakukan kajian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan institusi-institusi yang terkait di dalamnya. Bukan hanya itu, mereka juga harus berani melakukan tindakan korektif terhadap ketimpangan di daerahnya, jika diperlukan.

Pada konteks ini, kita mesti memahami pula bahwa, banyaknya kelompok kepentingan di daerah-daerah secara tidak langsung, telah membuka peluang bagi organisasi pemuda di daerah untuk “ditunggangi”, baik secara sadar maupun tidak. Karena itulah, maka mereka mesti mempersiapkan infrastruktur intelektual dan moralitasnya, berikut kekuatan jaringan antar kelompok-kelompok sepaham, sehingga peran strategis yang diembannya dapat diselenggarakan dengan benar dan tidak “terkontaminasi” oleh kepentingan pihak eksternal.

Sebagai kekuatan menengah yang berperan sebagai “parlemen oposisi”, mesti disadari beratnya tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi pemuda di darah. Tidak mustahil mereka akan mendapatkan tekanan politik (political pressure) dari kelompok-kelompok kepentingan di daerah untuk bisa menyelamatkan agenda dan kepentingan mereka.
Sebagai fenomena lazim, minimnya sumber dana dan kekuatan finansial pada sebagian besar organisasi pemuda saat ini, menjadi portal of entry masuknya kekuatan modal besar yang bisa “membeli” organisasi pemuda di daerah dengan harga berapa saja. Pada titik inilah, pertarungan sejatinya baru berlangsung. Saat idealisme kemahasiswaan kita diperhadapkan dengan realitas kapital yang sesungguhnya sulit dibantah, kita juga sama butuhkan mau tidak mau, organisasi pemuda mesti memiliki semacam “imunitas keorganisasian” yang didesain sedemikian rupa dari setiap lapisannya, sehingga ketika berhadapan dengan kekuatan riil semacam itu, organisasi ini bisa tetap konsekuen dan konsisten dengan visi dan misi “kekuatan menengah”-nya.

Karena itulah, jika organisasi kepemudaan di daerah benar-benar sudah menyadari realitas pembangunan daerah saat ini dan “berniat” merubah pola gerakan menjadi “ parlemen oposisi”, maka setiap unsur di dalamnya mesti memiliki kesamaan visi dan pandangan tentang pentingnya mereposisi gerakan dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah. Menanggalkan relasi organisasi pemuda dengan kelompok-kelompok kepentingan dapat segera dilakukan sebagai prasyarat perwujudan independensi organisasi pemuda di daerah untuk merumuskan agenda oposisinya ke depan. Pada gilirannya, jika peran-peran sebagai “civil society ini dapat diperankan secara benar oleh organisasi kepemudaan, maka tidak mustahil, bargaining sosial dan politik organisasi pemuda menjadi semakin kuat, dan menjadi sangat mungkin pada suatu ketika,`justru mengalahkan hegemoni Pemerintah Daerah yang masih belum becus kerjanya. Selamat Hari Sumpah Pemuda!

2009-03-03T22:05:00.000-08:00

INDEPENDENSI ETIS DAN ORGANISATORIS

Oleh : Rahmatul Ummah

(Alumni HIMAS sekaligus Alumni HMI, Menetap di Lampung)

Sebelum terlalu jauh memasuki wilayah debatable tentang tafsir independensi, saya ingin memberikan beberapa catatan terhadap saudara Minhadzul Abidin (Ketua Presidium HIMAS). Sesuai dengan kapasitas saya yang pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro Tahun 2003 – 2004, dan Sekretaris Umum HMI Badko Sumbagsel Tahun 2005 – 2006, sekaligus sebagai instruktur tetap Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Sejarah HMI di lingkungan HMI Cabang Metro, HMI Cabang Bandar Lampung dan HMI Cabang Kotabumi.

Mungkin kawan-kawan HIMAS lain akan kebingungan saat membaca paragraph awal tulisan ini, “Apa hubungannya HMI dengan HIMAS?” sama sekali tidak ada hubungannya, selain dari sama-sama sebagai sebuah wadah perjuangan. Hanya persoalannya kenapa saya harus menegaskan itu, karena saudara Minhadz lebih awal menjadikan referensi tentang tafsir independensi HMI dalam tulisannya, sehingga saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal, bahwa: Pertama, sepanjang sejarahnya HMI secara organisatoris baru pertama memberikan dukungan politik terhadap partai, yakni Masyumi, sebelum kemudian menyatakan diri independent dan sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kedua, HMI akan secara tegas memberikan sanksi terhadap setiap kadernya yang terbukti memberikan dukungan politik praktis secara formal dengan melibatkan organisasi (HMI) terhadap perorangan maupun partai politik, pada Pilkades, Pilkada, Pileg maupun Pilpres (Lihat Tafsir Independensi HMI). Ketiga, pengurus aktif yang memberikan dukungan kepada salah seorang atau salah satu partai sama artinya memberikan dukungan atas nama organisasi, karena akan sangat sulit memisahkan dia sebagai pengurus maupun dia sebagai pribadi, terkecuali dia terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai pengurus.

Islam dan Independensi

Independen artinya tidak bergantung, bebas, tidak berpihak terhadap apapun dan siapapun. Independen adalah merdeka untuk bersikap, bertindak, berkata dan berkemauan. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama pembebasan.

Islam hadir untuk membebaskan setiap orang dari penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk membebaskan manusia dari ilah-ilah yang tidak berhak untuk disembah, sehingga manusia betul-betul menjadi individu yang merdeka, dan hanya menyembah Allah yang memang layak untuk disembah, tempat bergantung seluruh makhluk. Untuk itu kalimat tauhid lailaha illallah lebih dikenal sebagai kalimat pembebasan.

Dari berbagai tujuan, baik common sense, psikologis maupun etika, manusia mempunyai kebebasan. Dia tidak hanya memiliki kemauan tetapi juga kebebasan untuk memilih tindakannya. Kecenderungan kemauan manusia pada hakikatnya adalah kebaikan, karena manusia mempunyai potensi kebaikan yang dinamakan hati nurani. Manusia memiliki kognitif (daya cipta, rasional) yang bersifat kreatif dan selektif.

Kebebasan secara umum berarti ketiadaan paksaan. Ada kebebasan fisik yaitu secara fisik bebas bergerak ke mana saja. Kebebasan moral yaitu kebebasan dari paksaan moral, hukum dan kewajiban (termasuk di dalamnya kebebasan berbicara). Kebebasan psikologis yaitu memilih berniat atau tidak, sehingga kebebasan ini sering disebut sebagai kebebasan untuk memilih. Manusia juga mempunyai kebebasan berpikir, berkreasi dan berinovasi. Kalau disimpulkan ada dua kebebasan yang dimiliki manusia yaitu kebebasan vertikal yang arahnya kepada Tuhan dan kebebasan horisontal yang arahnya kepada sesama makhluk.

Potensi kebebasan tersebut harus dapat didayagunakan untuk menginternalisasikan sekaligus mensosialisasikan teologi pembebasan dalam Islam tersebut, sebagai spirit bagi produktivitas manusia dalam pembangunan dan melakukan reformasi atau revolusi. Teologi pembebasan harus dapat menjadi ruh gerakan bagi progresivitas manusia yang tercerahkan.

Independensi HIMAS

HIMAS sebagai organisasi tempat berhimpunnya beberapa manusia yang memiliki fitrah independent semestinya secara otomotis akan melahirkan sekelompok manusia yang merdeka dan tidak memihak.

Kehadiran Islam yang diputuskan sebagai asas HIMAS seharusnya mampu mendorong setiap kader HIMAS untuk menegasikan semua kepercayaan dan –isme selain kebenaran. Artinya, tidak ada ketundukan, keberpihakan maupun pembelaan kader-kader HIMAS selain kepada kebenaran universal. Inilah yang saya maksudkan sebagai independensi etis.

Independensi etis adalah sebuah sikap yang dibangun di atas pondasi pengetahuan tentang kebenaran yang luas dan universal, yang mewajibkan setiap orang berpihak pada nilai-nilai kebenaran tersebut, bukan pada kelompok, partai politik, kaum kerabat, bahkan agama atau kelompok agama. Karena kebenaran bisa saja ada dimana-mana.

Bahwa, jika ada monopoli kekayaan oleh pemilik modal, berarti keberpihakan yang harus dibangun adalah keberpihakan kepada kelompok miskin yang berhak juga atas kekayaan tersebut, jika ada warga Negara yang dirampas haknya oleh Negara, maka keberpihakan yang harus dibangun adalah membangun aliansi rakyat untuk kembali merebut hak tersebut. Dan itu adalah jihad!!!

Begitulah independensi etis.

Sedangkan indepensi organisatoris adalah independensi yang dibangun diatas kesepakatan-kesepakan berorganisasi, seperti jika aktif di HIMAS maka tidak boleh merangkap di organisasi lain yang bisa mengganggu kinerjanya di HIMAS, jika terpaksa harus merangkap, dipersilahkan memilih salah satu dari organisasi tersebut.

Untuk sementara seperti itu saja dulu, lain kali akan kita diskusikan lebih lanjut. Wallahu a’lam.

2009-03-03T22:03:00.000-08:00

TRAGEDI PILU DIBALIK PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SAPEKEN, SENIN 4 AGUSTUS 2008

Oleh. Usman Adhim*

Pagi itu sekitar jam 09, di jalan-jalan raya dermaga lama ke dermaba baru dijejali hiruk pikuk orang-orang yang berlalulang, isak tangis, teriakan histeris dan umpatan-umpatan kalebun patek, kalebun korang ajer, kalebun duraka, dll, dari masyarakat atau keluarga korban menambah suasana duka semakin berkabung, sementara itu terlihat pula masyarakat sapekan yg berbela sungkawa, Tim efakuasi dari Panitia PILKADES, relawan tim sekses dari semua calon kepala Desa serta aparat kepolisian semua terlihat sesibuk, menyiapkan peralatan-peralatan untuk tindakan penyelamatan dan sebagian ada yang telah berangkat ketempat musibah tenggalam.

Dari salah seorang penumpang yang selamat, kami peroleh keterangan bahwa perahu yang tenggelam itu adalah dari masyarakat saibus selatan, yang dimobilisasi oleh tim sukses calon no urut 2, kapal berangkat menuju desa sapeken sekitar jam 7, dengan jumlah penumpang sekitar 23 orang, kebanyakan dari penumpang kapal itu adalah perempuan, di tengah perjalanan, di sebelah selatan pulau bangkau, kapal tersebut diterjang gelombang yang tinggi sehingga kapal tersebut terguling, penumpang yang bawa telpon seluler (Hp) langsung menghubungi rekannya yang sudah nyampe lebih dulu di Desa sapeken untuk meminta pertolongan.

Sekitar jam 09, berita musibah itu gempar mewarnai hiruk pikuk masyarakat yang melakukan pemilihan kepala desa, di Sapeken. dari data yang kami peroleh jumlah korban secara keseluruhan adalah 13 orang, 8 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. yang tenggelam 4 orang (mesrawan 25th dengan anak permpuannya Sukaini 12 th, pak subur 40th warga kerta Negara kab, purbalingga jawa tengah yang berjualan pakaian didusun saibus dan Rais 23th), satu orang perempuan, bernama Arwati 35 th, meninggal dalam perjalanan kerumah sakit. Adapun yang terselamatkan dan dirawat dirumah sakit Desa Sapeken berjumlah sekitar 8 orang, (maulida 35th istri pak subur yang berasal adari jawa tengah, susanto 24th, ernawati 22th, sumarni 21th beserta anaknya bernama lia 4th, yuliadi 25th, samari 23 dan lindayani 22). 2 orang korban yang tenggelam sudah ditemukan, Sukaini ditemukan keesokan harinya pada hari selasa 5 agustus, sekitar jam 12 siang dan Rais keesokan harinya, hari rabu tgl 6 sekitar jam 11 siang, ditemukan oleh tim pencari korban dari panitia PILKADES beserta keluarga-keluarga korban yang ikut mencari, korban ditemukan terapung di perairan sekitar tempat tenggelam, adapun 2 orang lagi (mesrawan dan pak subur) sampai detik ini kami belum mendap beritanya. Dan korban yang dirawat dirumah sakit sebagian besar sudah membaik dan sudah bisa pulang kerumah mereka masing-masing.

Karena musibah yang tidak terduga itu tim pemantau Independen Himpunan Mahasiswa sapeken (HIMAS) yang lagi briving akhir pemantauan PILKADES, mengubah plening yang tadinya bermaksimal dalam pemantauan, kemudian dibagi menjadi dua tim. Tim pertama yaitu pemantau yang terdiri dari ketue Presedium, Minhadzul Abidin dan Usman Adhim Presedium II. Tim Kedua untuk menggalang dana, yang dibagi menjadi tiga kelompok untuk tiga tempat. Kelom pertama bertugas di jalan-jalan Raya yang menghubungkan dermaga lama ke dermaga baru, mereka terdiri dari Evi Fidartini (himas malang), Mu’arif (hinas surabaya) dan Sudi (himas sumenep), kelompok kedua bertugas di jalan-jalan sentral yang dilalui para pasyarakat yang akan melakukan pemilihan.. Mereka terdiri dari Hamdi (himas Makassar/palopo), khairul (himas sumenep) dan Ruhul (himas jogja), dan kolompok ketiga bergelirya maksimal di lokasi pemilihan suara mereka terdiri dari Rina (himas surabaya), emping (himas surabaya). upaya responsive yang dilakukan HIMAS ini adalah,sebagian dari bentuk riel kepedulian HIMAS terhadap segala permasalahan-permasalahan yang yang menimpa masyarakat sekapulawan Sapeken.

Penggalangan dana dilakukan semaksimal mungkin, dari tgl 4 sampai tgl 7 agustus, dengan membuat pos peduli korban tenggelam masyarakat dusun saibus, yang bertempat di jalan Raya menuju dermaga lama, di depan kantor sahbandar, HIMAS sebenarnya ingin menbuat dua Pos peduli, tapi sayang tenaga kita terbatas, sebagian dari kawan-kawan HIMAS yang tadinya tergabung dalam penggalangan dana ini harus pulang karena punya agenda keluarga di pulau mereka masing-masing. Sehingga HIMAS hanya bisa mengumpulkan dana total sebesar RP 2.136.000. yang telah disumbangkan langsung oleh ketua presidium, Minhadzul Abidin bersa anggota HIMAS lainnya kapada semua korban,
KENAPA MUSIBAH ITU TERJADI?

Pertanyaan ini bukanlah sebentuk keluhan jiwa akan penolakan pada takdir yang diyakini dalam genggaman Allah, tapi sebagia media otokritik buat struktur beserta semua anggota HIMAS, untuk sejenak berfikir intropektif.
Diantara masyarakat saibus dan sapeken serta salah seoarang tim sukses calon No 1 menyatakan, “kita telah bilang dari awal dan mengajukan dalam forum-forum rapat panitia PILKADES, bahwa dusun-dusun sapeken itu sebaiknya diberikan TPS sendiri, agar tidak perlu riwa riwi memilih kesapeken, karena disamping lebih banyak memakan biaya mobilisasi dan logistic, juga belajar pada PILKADES tahun yang lalu, saat mereka melakukan pemilihan kepala desa kesapeken, banyak binatang-binatang ternak mereka yang hilang. Tapi usulan itu tidak disepakati. Kami mengharap ada suara dukungan dari perwakilan HIMAS yang mulai punaya nama di Sapeken, tapi itupun tidak ada. Kami tidak kecewa dengan keputusan itu, tapi tidak berlebihaa kiranya bila hati kecil kami menyesali apa yang sekarang menimpa saudara kita disaibus, lalu sebelum mengakhiri perkataanya orang itu bertanya, “apa kontribusi HIMAS dalam penyelenggaraan PILKADES Sapeken?! ”.
Kita mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari besarnya biaya pencalonan, tentang honor Panitia PILKADES, terutama ketua panitianua dan terhadap apa yang dikeluhkan diatas, dll.
Semua keluhan-keluha itu, menyimpan harapan-harapan besar dan kepercayaan-kepercayaan yang mendalam pula, bahwa HIMAS bener-bener diharapkan dan dipercayakan bisa menjadi agent of control, agent of change, agen of reformation yang digembar gemborkan dikampus.

*Penulis adalah generasi muda Sapeken.
>>Cp. 03418617145/081230143678. Email, el_hezhna@yahoo.com

2009-03-03T21:59:00.000-08:00

BANGKIT INDONESIAKU, BANGKIT SAPEKENKU

Oleh : Rahmatul Ummah

(Alumni HIMAS, Untuk Sementara Menetap di Lampung)

DAS alte sturzt, es andert sich die zeit, und reus leben bluht aus den ruinen, seid eining-eing-eining (Yang lama sedang ambruk, zaman sedang berubah, kehidupan baru sedang berkembang di atas puing).

Kata-kata Bung Hatta itu, bagi saya, menjadi terasa magis ketika diletakkan dalam konteks keindonesiaan: Di sini dan pada hari ini.

Kita sedang memasuki fase seabad kebangkitan nasional. Sebuah perjalanan panjang yang membuat kita bisa menikmati aneka masakan cepat saji ala Amerika sambil mendengarkan musik pop dan berdiskusi tentang demokrasi.

Hingga hari ini kita sedang terus membangun keindonesiaan yang terkoyak. Entah sampai kapan rajutan itu akan selesai dan menunjukkan sebagai wajah utuh bernama Indonesia.

Kata-kata Bung Hatta menjadi magis karena kata-kata itu selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan membangun negara-bangsa tidak dilakukan dalam arus perkembangan yang linear, terberi, sangat mudah, dan segala bahan bangunannya sudah disiapkan. Dalam konteks inilah kita boleh menegakkan kepala di hadapan Malaysia karena kita meraih kemerdekaan dengan perjuangan keras; dengan pengorbanan jiwa, darah, dan air mata.

Ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Hatta, saya yakin Soekarno belum tahu persis seperti apa bangunan akhir sebuah negara bernama Indonesia. Yang penting Indonesia merdeka dari penjajahan.

Untunglah Soekarno tetap siap--meski harus diculik para pemuda lain agar siap--menjadi orang pertama yang mengambil alih tampuk pemerintahan "si jabang bayi merah" Indonesia.

Meskipun sesuatu yang bernama Indonesia ketika itu masih tercerai-berai, bisa dengan mudah dikumpulkan dengan cara membangkitkan semangat keindonesiaan. Utamanya semangat untuk bangkit karena sama-sama menjadi bekas jajahan Hindia Belanda. Akhirnya, orang Jawa mau meninggalkan kejawaannya, orang Batak melepaskan ego kebatakannya.

Begitu juga dengan orang dari pelbagai suku lain di Nusantara yang telanjur dipenuhi identitas lokal dan suku. Yang lebih penting lagi, para tokoh dari kelompok muslim ketika itu juga mau mengalah sehingga Islam tidak dijadikan ideologi negara.

Indonesia ketika itu sangat beruntung karena memiliki pemuda-pemuda tangguh dan visioner. Lebih beruntung lagi karena di antara pemuda-pemuda tangguh itu ada seseorang yang ditokohkan, pemuda yang memiliki karakter kuat, inspiring, yang setiap kata-katanya menjadi gerak jiwa dan membangkitkan semangat rakyat untuk bergerak.

Selama seratusan tahun kita dimagifikasi kata "Indonesia". Kata "Indonesia" menurut saya sangat magis. Penciptanya, tentu saja, orang yang memiliki kekuatan dan daya magnet luar biasa. Bayangkan, Indonesia yang berarti gugusan pulau--lengkap dengan orangnya, sukunya, adat-istiadatnya--yang membentang dari Sabang hingga Merauke kita terima hampir tanpa kritik. Jutaan orang yang mendiami puluhan ribu pulau itu (kini berkembang hingga 200-an juta orang) disebut menjadi Indonesia hanya karena mereka pernah dijajah penjajah yang sama. Dengan tambahan kata-kata magis "Bhinneka Tunggal Ikha Tan Hana Dharma Mangwra" dan ikrar Sumpah Pemuda, mereka siap mempertahankan Tanah Air Indonesia.

Indonesia Baru dan Orang Lama

Kata-kata Bung Hatta juga kembali menemukan relevansinya dalam gerakan reformasi mahasiswa 1998. Meskipun sama-sama dimotori para pemuda, kondisi berbeda terjadi ketika gerakan mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. Para pemuda tidak punya tokoh utama. Masifnya gerakan mahasiswa ketika itu mau tak mau melahirkan banyak tokoh mahasiswa. Mereka tidak terlalu hirau soal siapa calon pemimpin yang bakal menggantikan pemimpin lama. Menjadi sebuah kecelakaan ketika masa depan reformasi seolah-olah kemudian hanya diserahkan kepada kelompok Ciganjur (K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Amien Rais).

Perguliran sejarah akhirnya membuktikan kelompok pemuda-mahasiswa tidak mendapatkan hasil yang signifikan dalam gerakan reformasi. Reformasi yang dimotori para mahasiswa menjadi tidak terkontrol dan akhirnya menjadi permainan elite. Akhirnya kita bisa saksikan hasilnya: Para tokoh mahasiswa yang turut andil dalam menguakkan era reformasi cukup tenteram hanya diberi jatah sebagai petinggi parpol, komisaris lembaga pemerintah, menjadi anggota legislatif, dan beberapa jabatan publik lainnya.

Kini, ketika para aktivis 1998 berada di luar gelanggang politik-pemerintahan, "Indonesia Baru" dimasuki orang-orang yang tidak punya andil apa pun dalam membuka pintu gerbang reformasi. Mereka justru bisa menikmati "kemelimpahruahan berkah". Mereka yang dulu menjadi penonton aksi demo mahasiswa kini menjadi politisi, kepala daerah, dan elite yang menentukan merah-hijaunya negeri ini. Bukti nyata gerakan reformasi tidak menghasilkan tokoh adalah miskinnya orang muda dalam aneka pertarungan pemilihan kepala daerah secara langsung. Para calon gubernur maupun calon bupati/walikota rata-rata sudah tak bisa disebut muda. Bahkan, di antara mereka sudah dalam kategori apkir dan loyo karena usia.

Membangun Indonesia pada era Habibie, Megawati, K.H. Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono ibaratnya membangun "kehidupan baru sedang berkembang di atas puing". Kita tentu bisa membayangkan bagaimana bangunan yang didirikan dan berkembang di atas puing. Namun, persoalannya, menurut saya, bukan pada bangunan yang dibangun di atas puing. Persoalan mendasarnya adalah karena kita masih belum selesai dalam membangun keindonesiaan. Kita belum memiliki karakter nasional yang benar-benar kuat. Nasionalisme baru terasa hebat dalam pidato-pidato dan slogan, belum dalam perbuatan sehari-hari.

Nasionalisme dan Keindonesiaan

Sejarah dunia, khususnya sejak abad ke-20, pada dasarnya adalah sejarah anak-anak muda. Revolusi Prancis yang berhasil menumbangkan kekuasaan absolut monarki dan gereja pada abad pertengahan adalah revolusi kaum intelektual muda. Gerakan yang dimotori J.J. Rosseau dan Montesquieu itu mengilhami bangkitnya zaman pencerahan di Eropa.

Di Rusia, Revolusi Bolsevik yang berhasil menumbangkan Tsar Nicholas II dan Dinasti Romanov, penggeraknya juga anak-anak muda. Soekarno tidak sedang mengigau ketika berujar, "Berikan padaku sepuluh pemuda, aku akan mengguncang dunia!" Sejarah membuktikan sejak rajutan awal sebuah negara-bangsa yang bernama Indonesia hingga hari ini peran pemuda tidak pernah sepi. Pada setiap zaman, peran pemuda sangat siginifikan. Bahkan, bisa dikatakan, tanpa pemuda, kondisi Indonesia tidak berubah. Negara Indonesia mungkin juga tidak akan pernah ada tanpa ada peran para pemuda. Makanya, dalam perspektif Indonesia, yang dimaksud Soekarno bukan pemuda yang loyo. Yang bisa mengubah dan mengguncang dunia, kata Soekarno, adalah pemuda yang bersemangat tinggi, cinta sepenuh jiwa terhadap tanah air, dan hatinya terus berkobar. Soekarno memang membuktikan ucapannya. Yang paling nyata: Ia menjadi presiden negara dunia ketiga--negara dunia ketiga adalah sebutan penghinaan yang kita terima dengan tersenyum--yang berani menentang dominasi Amerika Serikat. Ia juga tidak segan-segan "mengganyang" Malaysia (dahulu masih bernama Malaya) ketika harga diri kita sebagai bangsa dilecehkan. Jauh sebelum Soekarno bisa mengucapkan kalimat bernada membakar semangat itu, para pemuda juga sudah berperan menyulam benang-benang keindonesiaan hingga kita memiliki negara-bangsa bernama Indonesia.

Kartini masih berusia 20-an tahun ketika menyuarakan cri de coueura (jeritan hati nurani) yang melawan feodalisme dan kolonialisme pada tahun 1900-an. Begitu juga Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo ketika mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, mereka semua berusia 20-an tahun. Lantaran peran yang besar para pemuda pada era revolusi hingga Indonesia merdeka, Ben Anderson dalam Java in A Time of Revolution, Occupation and Resisten 1944—1946 mengatakan pemudalah yang memegang peranan sentral dalam pecahnya revolusi Indonesia dahulu. "Bukan kaum inteligensia yang terasing. Bukan pula kelas-kelas yang tertindas," kata Ben. Yang membuat para pemuda itu mewarnai setiap zamannya tidak lain dan tidak bukan karena mereka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Para pemuda itu bisa menjadi napas zamannya. Menjadi persoalan ketika nasionalisme itu berjalan "secara tidak seiring" dengan bangunan utuh keindonesiaan.

Menurut saya, bangunan Indonesia sampai hari ini belum benar-benar selesai. Kita sering disergap perasaan nasionalisme sempit dan tergelincir menjadi chauvinistis (cinta Tanah Air yang berlebih-lebihan). Selain berbagai kebehasilannya, Orde Baru saya kira memiliki kontribusi besar dalam mereduksi keindonesiaan dan nasionalisme kita. Sepanjang Orde Baru, kita hidup dalam zaman yang serbaseolah-olah. Seolah-olah kita demokratis, padahal sejatinya kita berada dalam cengkeraman daulat raja (bukan kedaulatan rakyat).

Kita seolah-olah sudah nasionalis karena ketika sekolah selalu mengikuti upacara bendera dan ikut penataran P4, padahal kita tidak pernah belajar secara benar tentang nasionalisme dan keindonesiaan. Karena persoalan keindonesiaan kita belum selesai, maka terjadi kerusuhan Mei 1998 dengan sasaran etnis Tionghoa. Orang-orang Tionghoa dianggap sebagai "yang lain" dan bukan Indonesia. Padahal, banyak tokoh Tionghoa yang menjadi tokoh pergerakan nasional Indonesia. Banyak pula orang Tionghoa yang lebih nasionalis dibanding dengan warga negara Indonesia yang menganggap sebagai pribumi dan pemilik sah negeri ini. Keindonesiaan yang belum selesai pula maka lahirlah politik kesukuan yang akhir-akhir ini kembali merebak di mana-mana. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan pelbagai kerusuhan bernuansa etnis dan agama di berbagai daerah sepanjang sepuluh tahun terakhir, menurut saya, adalah bukti konkret bahwa persoalan keindonesiaan belum benar-benar selesai.

Seperti apakah sebenarnya keindonesiaan kita? Anak SD tentu sudah bisa mendefinisikan dengan fasih tentang Indonesia. Namun, dalam praktek berbangsa-bernegara sehari-hari, kita masih sulit membuat gambaran yang lebih pasti tentang wajah Indonesia. Gambaran ideal tentang Indonesia mungkin tidak akan sama bagi setiap orang. Orang-orang di kecamatan Sapeken (Dari Sabuntan Hingga Sakala) di pulau paling ujung Jawa Timur mungkin akan merasa menjadi orang Indonesia jika listrik sudah mengalir ke pulaunya, tiap hari bisa makan nasi teratur, kemiskinan dan kebodohan tidak mengancam penduduk. Keindonesiaan pada hari ini tentu tak perlu magifikasi.

Keindonesian adalah ideal-ideal yang ada dalam pikiran kita yang kemudian memengaruhi tindakan. Secara sederhana, keindonesiaan kita akan terinjak-injak ketika seorang TKW asal Indonesia diusir atau diperkosa majikan di negeri tetangga. Secara sederhana pula, nasionalisme bisa dibuktikan dengan kebanggaan atas prestasi-prestasi besar yang ditorehkan anak bangsa terbaik. Keindonesiaan adalah soal imagined community. Kita menjadi bernama Indonesia karena kita berada dalam ruang yang sama, dengan nasib yang dahulu sama. Idealnya, nasionalisme dan keindonesiaan harus tetap dirawat dengan baik.

Pembangunan karakter nasional bangsa harus terus-menerus dilakukan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus, meminjam istilah Jacob Oetama (2001), senantiasa dengan sadar mengolah kelebihan dan keunggulan dari kemajemukan masyarakatnya sehingga kesatuan kita berada dalam kemacamragaman, persatuan kita berada dalam perbedaan. Kita bisa bersetuju: Makin cepat problem keindonesiaan diselesaikan, makin cepat juga Indonesia bangkit dari keterpurukan. Sayangnya, setelah sepuluh tahun era reformasi bergulir tidak ada satu pun presiden yang benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan problem keindonesiaan. Ukuran sederhananya: Tidak satu presiden pun di era reformasi yang benar-benar bisa menjamin rakyat hidup tenteram dan sejahtera dalam pelukan Indonesia. Padahal, cita-cita proklamasi sudah dengan jelas mengamanatkan negara Indonesia dibentuk salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menyelesaikan problem keindonesiaan berarti juga menyelesaikan soal kemiskinan dan keadilan. Dua variabel itu nyaris selalu luput ketika membicarakan soal kebangkitan nasional. Untuk menyelesaikan persoalan itu, kita tidak perlu sosok yang Nietszche sebut sebagai "manusia super" (karena "manusia super" bisa berpeluang menjelma diktator). Kita cukup generasi muda berpikir kritis, progresif, visioner, dan mau bekerja keras; bukan orang muda yang apatis, lemah, dan mudah menyerah. Seabad Kebangkitan Nasional menjadi momen yang penting bagi kita untuk merefleksi bersama. Kita harus menyadari tantangan kita hari ini tidak lebih berat ketimbang tantangan seratus tahun silam. Situasi kita hari ini memang sangat berbeda dengan situasi Indonesia seratus tahun lampau. Tetapi, tantangan (cikal-bakal) Indonesia seratus tahun lalu sedikit-banyak hampir sama dengan tantangan kita hari ini. Kini kita tidak dijajah secara fisik, tetapi terjajah kekuatan superhebat yang (mungkin) tak terjamah lewat jejaring internasional, kepentingan politik internasional, "sampahisme" kebudayaan yang sangat sulit dibendung. Tanpa adanya kesadaran bersama--terutama kesadaran dari para pemimpin dan generasi muda--saya pesimistis kita akan bisa keluar dari sergapan penjajahan baru itu. Ya, kita perlu banyak generasi baru yang bisa menjadi pemikir, pejuang, pembaru, dan berkaraker kebangsaan yang kuat.

Kebangkitan Sapeken

Tidak berbeda dari Indonesia, Sapeken yang kita cita-citakan menjadi negara berdaulat juga dibangun di atas kepingan-kepingan harapan. Harapan untuk menjadi manusia yang utuh, yang mampu memenuhi tuntutan hidup.

Sapeken juga dimulai dengan perjuangan melawan penjajah, jika kita sempat bertanya pada orang tua kita, merekapun dulu sempat berhadapan dengan orang-orang Jepang dan Belanda. Mereka bahkan ada yang hidup dalam keprihatinan sehingga harus makan seadanya (makan tongke, lorkon, jantung pisang dan sejenisnya), sampai akhirnya mereka kemudian eksis dan diakui oleh orang Indonesia bagian dari kepulauan nusantara.

Pada perkembangannya, Sapekenpun masuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur hingga saat ini. Dan tak satupun dari orang tua kita menganggap itu masalah besar, sehingga harus diusik dan diprotes.

Pada tahun 1970-an Sapeken tersadar untuk bangkit dari kejumudan dan keyakinan animisme, Sulawesi Selatan yang diyakini sebagai ibu kandung yang sah pun akhirnya memberi perhatian, walaupun tidak melalui jalur formal-birokrasi. Kehadiran beberapa orang yang akhirnya dikenal sebagai tokoh dalam pembaharuan keagamaan di Sapeken hampir rata-rata berasal dari Sulawesi Selatan, sebutlah beberapa di antara mereka, H. Bakri, Daeng Sandre, dan KH. Abu Hurairah, yang diikuti oleh angkatan sesudahnya tetap dengan semangat pembaharuan, munculllah Ust. Jamal Sulaiman dan terakhir Ust. H. Ad Dailamy Abu Hurairah dari Persatuan Islam, H. Ahmad Syurkati dan H. Ali Daeng Sandre dari Muhammadiyah, H. Hasan Basri dari Nahdhatul Ulama, dan H. Husin Bakri dari kelompok Ghuraba’ yang tidak menggabungkan diri pada ormas-ormas Islam yang telah mapan.Dan hebatnya, mereka adalah tokoh-tokoh muda pada waktu itu.

Tokoh-tokoh tersebut hadir dalam konteks waktu dan problem yang berbeda, tetapi tetap dengan tujuan yang sama perubahan dan kebangkitan. Semua tokoh tersebut telah berjasa menekan angka buta huruf di Kepulauan, membuka akses putra-putra kepulauan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masyarakat kepulauan waktu itu bangkit tanpa ada kepedulian Pemerintah baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi apalagi pemerintah pusat.

Dalam kerangka perubahan dan semangat pembaharuan, pada saat itu, H. Ad Dailami, sempat bersebrangan dengan orang tuanya yang dikenal sebagai tokoh Nahdhatul Ulama, selain perjuangan beliau untuk melawan rezim orde baru yang memaksakan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila berdasarkan tafsir kekuasaan waktu itu. Sebuah perjuangan yang tidak sepi dari derai air mata, keringat bahkan darah dan siksaan dari penguasa orde baru lewat militer.

Perjuangan H. Ad Dailami dan kawan-kawan akhirnya membuahkan hasil, beberapa pondok pesantren di pulau-pulau yang ada di sekitar kepulauan Sapeken bermunculan yang semula lahir dari kelompok-kelompok membaca Alqur’an di langgar-langgar (masjid) dan dirumah-rumah penduduk. Dan pondok-pondok inilah yang akhirnya berjasa menjadikan masyarakat pulau melek angka dan huruf.

Perjalanan panjang sejarah Sapeken akhirnya menghantarkan kita juga pada sebuah kesadaran, bahwa perjuangan tidak pernah selesai. Dalam konteks waktu yang berbeda kita dihadapkan pada perjuangan untuk menuntaskan problem masyarakat kepulauan yang juga berbeda. Para tokoh perintis kebangkitan Sapeken telah berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam konteks menyelesaikan problem mendesak di zamannya.

HIMAS, Cita-Cita Kaum Muda Sapeken

Pada tanggal 24 Februari 2001, Himpunan Mahasiswa Sapeken (HIMAS) lahir dengan semangat perubahan, dan tetap dipelopori oleh kelompok muda yang tercerahkan. Mereka melihat Sapeken memiliki persoalan yang mewajibkan perjuangan untuk ditata ulang, mewajibkan perjuangan untuk diteriakkan, mewajibkan kekuatan-kekuatan muda untuk disatukan dan mewajibkan mereka untuk kembali harus berkorban (keringat, airmata bahkan mungkin darah) untuk memerdekakan Sapeken dari penjajahan, penjarahan, perampokan dan eksploitasi alam.

Sapeken pulau yang kaya dengan hasil bumi dan laut, tetapi masyarakatnya bodoh, miskin, terbelakang, terampas haknya untuk hidup layak, menikmati listrik, mendapatkan informasi, pendidikan, dan kesejahteraan.

HIMAS adalah refresentasi perjuangan anak-anak muda yang menargetkan kebangkitan Sapeken minimal menjadi sebuah Kabupaten dari negara Indonesia yang mengakui mereka, HIMAS adalah sumpah mati mahasiswa Sapeken untuk terus berjuang, menumpahkan segenap tenaga dan fikirannya untuk kebangkitan Sapeken.

Problem Sapeken hari ini yang perlu dijawab adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Maka kesejahteraan dan keadilan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dalam perjuangan HIMAS, mayarakat adil dan sejahtera artinya masyarakat yang mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah, mendapatkan pendidikan yang bermutu, mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, bukan tenaga pendidik buangan, mendapatkan fasilitas pendidikan, laboratorium praktek (bahasa, komputer, IPA, dll), mendapatkan sarana transportasi yang manusiawi (bukan kapal barang), dermaga yang tangguh bukan dermaga yang keropos, tenaga medis yang profesional, Sapeken butuh kesejahteraan dan keadilan sebagaimana kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati masyarakat Indonesia yang lain.

Masyarakat Sapeken memerlukan rasa aman dari rongrongan makhluk melata kapitalis yang merusak alamnya. Dan sekaranglah saatnya. HIMAS lahir sebagai pertanda dari kebangkitan itu.

Bayi kebangkitan yang bernama HIMAS memang masih sangat muda untuk menjawab persoalan yang demikian kompleks dan kusut, namun HIMAS memiliki energi lintas mazhab dan kelompok, yang apabila disatukan akan menjadi kekuatan ajaib, laksana tongkat Musa yang melawan beribu-ribu ular ciptaan tukang sihir Fir’aun.

HIMAS yang lebih mementingkan kepentingan bersama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakatnya, dengan bermodalkan fikiran-fikiran yang tercerahkan (raushan fikr) yang selalu diasah melalui forum-forum diskusi di kampus, di organisasi intra dan ekstra kampus yang mereka geluti, menjadikan para aktifis HIMAS memiliki kekuatan yang memenuhi kreteria Soekarno tentang pemuda yang bisa membangun sebuah peradaban besar.

"Berikan padaku sepuluh pemuda, aku akan mengguncang dunia!" HIMAS telah memiliki itu, Ada Minhadzul Abidin, Husnul Aqib, Tahta Amrillah, Umar Hadi, Yanti dan Srikandi-Srikandi HIMAS, ada Husamah berkarya lewat tulisan-tulisannya.

Semoga di tangan mereka Sapeken berubah menuju kebangkitan sejati. Viva HIMAS, Viva Sapeken.

2009-03-03T21:58:00.000-08:00

MENOLAK PELEMBAGAAN KEKERASAN

(Respon Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri

Di Kepulauan Sapeken)

Oleh : Rahmatul Ummah

(Putra Kepulauan, Sedang Sekolah S2 di Universitas Lampung)

Minggu Malam (11 Mei 2008) sekitar pukul 21.00 waktu Lampung, saya dikagetkan oleh berita yang disampaikan oleh seorang kawan yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) di Surabaya, bahwa di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken, telah terjadi amuk massa yang menghakimi salah seorang aparat Brimob yang bertugas di Pagerungan Besar, sehingga mengakibatkan aparat tersebut patah tulang. Kejadian amuk massa yang main hakim sendiri sebelumnya telah terjadi di Desa Tanjung Kiaok Kecamatan Sapeken, yang menghilangkan dua nyawa sekaligus, H. Mujenni dan Abdul Hamid (ayah dan anak). Jarak waktu kejadian tersebut tidak sampai lebih dari dua bulan.

Terlepas apapun latar belakang kedua masalah tersebut, perbuatan main hakim sendiri jelas tidak bisa ditolerir dalam perspektif apapun. Terlebih dalam tradisi masyarakat Bajo atau Same yang sangat relegius dan memegang teguh adat ketimuran. Dan dalam perjalanan sejarah masyarakat kepulauan Sapeken, fenomena yang tidak beradab ini merupakan kejadian yang luar biasa, yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Tulisan ini berkepentingan untuk menolak setiap pelembagaan kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama masyarakat (baca; massa). Karena jika hal ini dibiarkan, bukan mustahil setiap ada masalah (entah itu besar atau kecil) akan diselesaikan dengan cara pengadilan jalanan (baca; main hakim sendiri), seolah kita berada dan sedang hidup di tengah rimba belantara. Dan jelas ini bukan kemajuan, sebagaimana dianggap oleh beberapa orang, tetapi justeru sebaliknya sebuah perilaku budaya primitif yang menunjukkan kemunduran peradaban.

Fenomena main hakim sendiri, dalam teori sosiologi modern diakibatkan oleh beberapa hal, Pertama, hilangnya kepercayaan (distrust) atau proses delegitimasi terhadap institusi hukum yang tidak lagi berjalan, Kedua, menunjukkan tidak berfungsinya institusi keagamaan dan menjadi bukti tidak efektifnya pesan-pesan agama yang disampaikan oleh elit agama, sebagai tokoh yang seharusnya setiap perkataannya menjadi panutan dan ikutan masyarakat. (Ritzer; 2004)

Distabilitas emosi masyarakat yang mudah terprovokasi menunjukkan akumulasi kekecewaan sekaligus gersangnya ruhiyah mereka dari nilai-nilai spiritualitas, praktek keagamaan yang selama ini mereka lakukan hanya mampu membasuh jasad-jasad kasar mereka, dan ritual seperti shalat hanya sebagai asesoris ritual-simbolik yang menutupi kebusukan niat jahat yang setiap saat bisa meluluhlantakkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, Allah SWT menegaskan bahwa setiap ibadah yang dilakukan secara benar, pasti berbanding lurus dengan perkataan dan perilaku yang benar. Salah satunya adalah shalat, yang jika dilakukan secara benar akan menjadi kontrol efektif bagi yang melakukannya, sehingga ia tidak akan melakukan kedzaliman (fakhsya dan munkar).

Kedzaliman dalam bentuk main hakim sendiri yang terjadi di Kepulauan Sapeken akhir-akhir ini, karena bertentangan dengan hukum positif dan nilai-nilai Islam, harus ditolak dengan tegas. Ada beberapa alternatif penolakan yang bisa dilakukan, Pertama, aparat yang berwenang harus melakukan pengusutan yang fair, terbuka, jujur dan bertanggungjawab terhadap semua perilaku main hakim sendiri yang telah terjadi, dan menindaknya sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk senantiasa menyerukan kerukunan hidup, pergaulan yang santun, ramah, beradab sesuai dengan ajaran-ajaran suci agama dan adat-istiadat masyarakat Bajo, Same, Mandar dll, yang hidup di Kepulauan Sapeken. Dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus menghentikan sikap diskriminatif dan tidak adil baik dalam menetapkan kebijakan pembangunan, pelestarian lingkungan (terumbu karang, komunitas dan biota laut, hutan mangrove dll. yang ada di Kepulauan Sapeken), maupun dalam penanganan setiap masalah yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang sering hilang begitu saja tanpa ditindaklanjuti. Hentikan praktek suap!!!

Keempat, HIMAS harus mampu menfasilitasi setiap persoalan masyarakat yang mengalami kebuntuan penyelesaian, dengan mengadvokasinya sampai mendapat kepastian hukum, ha ini akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi skeptis dan pesimis terhadap pengaduan yang ujung-ujungnya selesai dengan uang.

Saat kepercayaan masyarakat pulih terhadap institusi hukum, maka mereka tidak akan pernah mengambil jalan pintas untuk memainkan hukum sendiri. Karena di satu sisi mereka menganggap kekompakan untuk melakukan hukum sendiri adalah jalan yang paling efektif untuk menghentikan kesewenang-wenangan, tanpa ada kesadaran, bahwa mereka juga terjebak pada perilaku sewenang-wenang dan dzalim.

Saya tidak bisa membayangkan, jika tradisi kekerasan yang telah menelan korban ini tetap dipertahankan, kemudian menular dari pulau ke pulau, betapa gampangnya memprovokasi masyarakat untuk melakukan pembunuhan, pemukulan, dengan alasan sepele, suka atau tidak suka, sehingga kekerasan, sadisme dan kebiadaban akan menjadi tontonan yang bisa menjadi kebanggaan.

Ah, betapa saya merinding membayangkan itu, jika hal itu terjadi setahun yang lalu, di saat beberapa tokoh agama menuding saya sebagai kelompok sesat dari Jaringan Islam Liberal (JIL), yang bukan hanya disampaikan dari mulut ke mulut, tapi dikumandangkan lewat mimbar-mimbar suci. Ya Allah, Yang Maha Menjaga dan Maha Melindungi, syukur dan terimakasih hamba haturkan Engkau telah menjaga dan menyelematkan hamba. Hanya kepada Engkaulah kami berlindung.

Kawanku, saudaraku, setiap waktu masalah menjejali kepulauan kita, kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Hanya ada dua pilihan, jika kita bukan bagian dari penyelesai masalah (problem solver), maka kita adalah bagian dari masalah (trouble maker) yang perlu diselesaikan. Marilah kita berpartisipasi untuk menyelesaikan setiap masalah di kepulauan yang kita cintai. Wa a’iddu lahum mastatha’tum min quwah...@

2009-03-03T21:56:00.000-08:00

MENEMUKAN ARTEFAK
GERAKAN MAHASISWA SAPEKEN

Sudarman,MA
(Pendiri dan Alumni Himas/ Dosen arkeologi IAIN Imam Bonjol Padang)

Teori sosial apapun yang dipakai pasti menemukan bahwa perubahan sosial selalu dipelopori oleh kalangan elit (mahasiswa) mereka inilah kelompok yang tercerahkan, mereka gelisah melihat realitas yang tidak sesuai dengan idealisme yang mereka pelajari. Karena sejak dulu hingga sekarang pemuda (mahasiswa) pilar kebangkitan setiap ummat, rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan, dan pengibar panji setiap fikrah (Majmur Rasail).
Menurut Hasan al-Banna sesungguhnya sebuah gerakan atau organisasi akan sukses manakala keimanan kepadanya kuat, tersedia keikhlasan di jalannya, semangat untuk memperjuangakannya semakin bertambah, dan ada kesiapan untuk berkurban. Sebab dasar keimanan adalah hati yang cerdas, dasar keikhlasan adalah nurani yang jernih, dasar semangat adalah perasaan yang menggelora dan dasar amal adalah kemauan yang kuat.
Sebelum Himas lahir, gerakan mahasiswa sapeken terfragmentasi terhadap kepentingan kelompok dan aliran-aliran mazhab, mereka tidak memiliki kekuatan siginifikan, dan tidak punya bargaining power dengan penguasa dan masyarakat. Dengan adanya Himas setidak-tidaknya mampu mempersatukan gerakan mahasiswa sapeken serta mampu menimalisir komplik mazhab dan aliran. Sehingga seluruh komponen bisa wellcome terhadap Himas. Himas tidak dimiliki oleh salah satu mazhab tetapi bagaimana Himas mampu memposisikan diri diatas seluruh mazhab yang ada di Sapeken.
Ada tiga pilar yang harus dikembangkan oleh Himas ketika ingin menjadi organisasi yang mumpuni.
Pertama, Pilar Organisasi; pilar inilah yang harus diasah oleh setiap mahasiswa, karena ini adalah kemampuan life skill yang tidak akan didapati hanya sekedar di bangku kuliah. Pilar organissi artinya bagaimana mampu memahami orang lain, memahami perbedaan memahami karakter serta mampu mengurus serta mengarahkan orang lain. Jangan mau menjadi mahasiswa bebek, dimana hidupnya habis di tiga tempat, di kos, di kampus dan di pustaka. Kedua, Pilar intelektual; inilah ranah yang sering dilupakan bahkan diabaikan oleh kebanyakan aktivis. Bahasa intelektual kampus adalah “nilai, IP, karya ilmiah, track record forum-forum ilmiah, prestasi perkuliahan. Walaupun tingginya IP tidak selalu menunjukkan tingginya intelektual namun itulah bahasa yang dimengerti masyarakat kampus. Karena dengan bahasa itulah kualitas yang abstrak bisa dibaca dengan ukuran kuantitas. Mahasiswa harus mampu menata spesialisasi diri dengan fokus bidang keilmuan masing-masing, agar penguasaan keilmuan bisa terukur dengan jelas. Ukurannya bukan saja nilai tetapi juga hasil. Mungkin tulisan ilmiah, karya ilmiah, hasil penelitian dan sejenisnya yang menunjukkan bahwa mahasiswa nyata-nyata menguasai ilmu tersebut. Jangan bosan untuk terus mencoba dan mencoba sambil terus mengembangkan pada tingkat ahli. Bila ini telah mentradisi , pertanda awal yang baik telah digenggam. Jika seluruh cabang keilmuan ada mahasiswa sapeken yang menjadi ahlinya, yakinlah sapeken menjadi kota produksi otak yang diperebutkan oleh semua kalangan. Ketiga, pilar Sosial; Kepedulian adalah kata kunci dalam pilar sosial, peduli terhadap orang-orang miskin, peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap penindasan para pengauasa terhadap rakyat kecil. Jangan sampai gerakan Himas hanya menjadi menara gading yang tidak bisa memberikan harapan terhadap masyarakat, hanya menjadi problem speaker atau bahkan menjadi problem maker, Himas harus menjadi Problem solver bagi masyarakat kepulauan sapeken. Banyak masalah yang harus di respon oleh Himas, masalah pendidikan, adanya kesenjangan fasilitas yang diberikan pemerintah, masih ada anak-anak kepulauan yang harus belajar dibawah pohon kelapa karena gedungnya rusak, guru-guru yang jarang mengajar, insentif guru yang dikorupsi. Masalah habitat laut yang sudah rusak, pengeboman sehingga terumbu karang menjadi rusak, masalah politik, pemilihan kepala desa Sapeken, PAW anggota dewan yang sekarang menjadi isu terhangat di Sapeken serta isu kabupaten kepulauan
Memperingati Miladnya yang ke 7, himas harus mereposisi gerakannya, sehingga tidak terkesan Himas organisasi penguyuban yang sekedar tempat berkumpul-kumpul, tidak dirasakan signifikansi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dua hal yang harus diperbaiki oleh Himas. Pertama, Himas harus menjadi organisasi Grssroad, punya link yang kuat dengan masyarakat akar rumput. Menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan, kepemudaan maupun organisasi yang berada di rantau seperti IK2S dll. Kedua, Himas juga harus menjadi organisasi Balancing of power, dalam hal ini ada dua gerakan yang dimain oleh HIMAS. Pertama, menjadi patner pemerintah dalam hal Social Development. Kedua harus menjadi gerakan oposisi yang kontruktif terhadap pemerintah. Jika Himas tidak mampu bermain pada dua sisi ini maka Himas akan terjebak kepada gerakan penjilat pemerintah atau menjadi gerakan penentang (makar) terhadap pemerintah
Ala kulli hal, kita akan menanti gebrakan himas selanjutnya apakah himas akan mampu menjawab permasalahan masyarakat Sapeken atau akan menjadi artefak sejarah yang akan dikenang bukan karena siginikansinya namun karena kegagalannya..

2009-03-03T21:53:00.000-08:00

HIMAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SAPEKEN
(Catatan Untuk Menyambut Milad HIMAS)

Oleh : Rahmatul Ummah
(Pendiri dan Alumni HIMAS, Mahasiswa S2 FISIP Unila)

Dalam perjalanan masyarakat kepulauan, pada umumnya lebih banyak terkontaminasi upaya strategis mencari bentuk wajah seharusnya dari Sapeken (harus ada pembedaan Sapeken – Kangean). Seakan-akan kita tidak mempunyai paradigma sendiri untuk menentukan kehidupan, sehingga implikasi ‘gengsi kesukuan’ begitu dominant, mengalahkan tujuan kesejahteraan bersama masyarakat kepulauan.
Di situlah ideologi sebagai suatu paradigma tidak tumbuh sebagai variable control tetapi ia lebih tampil dalam bentuk gerakan-gerakan yang cenderung menampilkan sikap progresif revolusioner. Dan, ini distimulasi dari lahirnya pemikiran-pemikiran para akademisi Amerika Latin, seperti Dos Santos, Johan Galtung, dan yang lebih populer lagi ketika muncul buku Development Under Development yang dikarang Andrey Gundar Frank.
Dalam kaitan itu, tampaknya sangat menarik jika kita melihat tercerabutnya akar gerakan rakyat di Kepulauan, oleh kemunculan gurita kapitalisme yang dibawa globalisasi dan post-modernisme, dengan segala dampak ikutannya. Seperti salah satunya adalah terjadi dikotomis perjuangan masyarakat Kepulauan Sapeken.
Di satu sisi, rasanya terlalu naif jika kita menginginkan post-modernisme memetamorfosis dirinya dan atau setidaknya mengadaptasi dirinya dengan nilai-nilai Islam. Kontradiksi sedemikian terasa. Untuk sebuah karikatur simbul kebesaran umat Islam, globalisasi yang penuh dengan ideologi kebebasan itu telah memunculkan kemarahan rakyat, meski gerakan rakyat itu tak jelas benar di mana arah dan tujuannya, kecuali hanya kecintaan terhadap sejarah kenabian dan nilai-nilai tauhid yang tanpa reserve. Bahwa Nabi memerintahkan untuk berjuang melawan kedzaliman dan tirani kekuasaan korup, serta senantiasa mendampingi kaum mustadh’afien (baca; kaum miskin kepulauan), karena Tuhan berada di tengah-tengah mereka.
Lalu, kalau ditanyakan ke mana arah gerakan rakyat kepulauan (baca; Sapeken) yang diusung gerakan HIMAS dengan tampilan ideologi Islam dan ideologi ketimuran? Pertanyaan ini tidak sedemikian mudah dijawab karena era globalisasi telah memberikan suatu "kekuatan baru" bagi masyarakat yang "baru" pula.
New middle class (kelas menengah baru) yang muncul diusung ideologi kapitalisme liberal sebagai ideologi lebih menampilkan epistimologi sain sosial barat. Ideologi ini mengusung hedonisme, kerakusan, dan keserakahan yang sama sekali tidak melahirkan trical down effect (efek rembesan ke bawah) pada tingkat grass root. Kita dapat menyaksikan betapa pemimpin kita kehilangan ideologi, mereka tampil sebagai pemimpin yang elitis, tidak acuh dengan gerakan masyarakat.
Untuk konteks daerah, jika kita berani menarik kesimpulan, ideology kapitalisme liberal dengan praktek hedonisme, kerakusan dan keserakahan itu telah dimainkan secara maksimal dan dengan cukup menarik oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, didukung dengan lembaga legeslatif (DPRD), melalui lakon tidak adanya perhatian signifikan terhadap nasib dan kualitas hidup layak masyarakat Kepulauan. Diperparah lagi oleh kroco-kroconya di tingkat kecamatan dengan memangkas uang BLT, menggelapkan sebagian besar jumlah beras untuk rakyat miskin (RASKIN), mengkorup uang honor guru dan lain-lain.
Dalam pusaran ideologi macam itulah kita hampir apriori atau malah pupus harapan terhadap gerakan rakyat kepulauan yang diusung gerakan HIMAS untuk tampil dengan ideologinya yang mampu meletakkan dasar-dasar dan nilai tersendiri bagi suatu idealisme yang bermotifkan pembelaan terhadap rakyat kepulauan. Kalau sudah sedemikian halnya, bagaimana kita dapat menjelaskan gerakan HIMAS dan gerakan rakyat Kepulauan dapat tampil dengan visi yang mengusung kehendak rakyat dan tetap survive.
Tulisan Ketua Presidium HIMAS (lihat kolom ketua presidium) untuk memainkan peran HIMAS di ranah normative lewat gerakan moral dan control sosial, mari kita hormati sebagai pembelaan untuk kemaslahatan. Namun, dalam pusaran itu ternyata gerakan HIMAS dan gerakan rakyat belum mendapat tempat. Dan, karena itu hampir tidak ada respons bagi gerakan mereka, tanpa harus mengecilkan rasa hormat kita terhadap gerakan dimaksud.
Menyadari akan hal ini, mungkinkah gerakan HIMAS di tengah lingkaran dan pusaran ideologi kapitalisme liberal mampu mencari pemahaman dan tampil dalam bentuknya yang faktual dan bermanfaat? Setidaknya ada lima tawaran agar gerakan HIMAS dan gerakan rakyat mampu memainkan peran dalam pergeseran setting sosial dan setting politik liberal.
Pertama, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat tetap concern terhadap ideologi yang dibawanya. Bahwa HIMAS harus bermain diranah intelektual, adalah keniscayaan, tetapi bahwa HIMAS juga harus memahami bahwa efek dari komitmen terhadap idealisme dan kebenaran (iman) akan berimplikasi secara otomotis terhadap kerja-kerja kebaikan dan kemaslahatan (amal shaleh). Artinya, kerja intelektual akan senantiasa bersenyawa dengan kerja-kerja pemberdayaan di lapangan (Qs. Al Ashr : 1 – 3).
Kedua, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan dalam kantung-kantung "ideologi idealis" masih bersemangat mendasarkan gerakannya pada visi yang menumbuhkembangkan sikap akademik dan terhormat.
Ketiga, gerakan rakyat dan atau gerakan HIMAS hendaknya menentukan sikap secara profesional dan proporsional, semisal setiap gerakan mampu mencari jawab problematika riil masyarakat kepulauan.
Keempat, gerakan rakyat kepulauan dan gerakan HIMAS di tengah ideologi kapitalisme liberal, hendaknya antisipatif pula terhadap interdependen, dalam arti satu sama lain mereka menyatukan visi melalui teknologi komunikasi dan mampu membangun jaringan konstruktif di antara jaringan HIMAS (Semisal yang dilakukan oleh HIMAS Pusat dan HIMAS Malang dengan membuat website gratis di blogspot dan multiply; www.himas-revolusi.blogspot.com dan www.himasmalangmultiply.com).
Kelima, gerakan HIMAS dan gerakan rakyat kepulauan, apa pun bentuknya tentulah kita berharap mereka tampil dalam bentuk yang lebih inovatif, konstruktif, dan memahami benar interaksi gurita kapitalisme, liberalisme, dan globalisasi yang dimainkan (entah secara sadar atau tidak sadar) oleh elit kekuasaan di Sumenep.

Dialektika Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, bahwa kerangka perjuangan HIMAS harus melalui pemetaan ideology kapitalisme liberal, untuk kemudian melihat secara lebih riil kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan. Sehingga, di belakang hari mampu meletakkan gerakan secara lebih tepat, untuk efektifitas dan efisiensi perjuangan.

Kondisi masyarakat Kepulauan Sapeken, secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar, atau bahkan belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan beberapa kelompok dan lembaga masyarakat yang ada. Akibatnya, sering terjadi lemahnya bargaining position masyarakat kepulauan dengan pihak-pihak di luar kawasan kepulauan, untuk menyebut beberapa contoh adalah, eksploitasi alam oleh perusahaan-perusahaan besar, tanpa Corporate Social Responsibility (pertanggungjawaban social, lingkungan, ekonomi dari perusahaan) yang memadai terhadap masyarakat Kepulauan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama sekali tidak memberikan dampak mamfaat terhadap masyarakat, seperti PT. MAXIMA MUTIARA.

Selain itu, monopoli bahkan tidak hanya terjadi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepulauan, bahkan monopoli jabatan-jabatan pemerintahan, perdaganganpun banyak dipegang oleh pihak luar, yang lebih menyedihkan adalah, basis terbesar konstituen partai yang tersebar dikepulauan dan tidak sampai limapuluhan orang di daratan, itupun harus dipasrahkan partainya untuk diurus oleh pihak luar yang tidak punya basis massa tersebut.

Karakteristik social masyarakat Kepulauan Sapeken tersebut, menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan partisipasi mereka dalam pembangunan wilayah kepulauan. Seiring dengan belum berfungsinya lembaga masyarakat (seperti lembaga keagamaan dan lembaga social) atau bahkan belum adanya kelembagaan social masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya wilayah kepulauan.

Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap lambannya arus perubahan social ekonomi yang terjadi di Kepulauan.

Pada titik ini, untuk pembangunan masyarakat kepulauan yang rata-rata nelayan dengan kondisi seperti di atas, agar potensi pembangunan masyarakat bisa dikelola dengan baik , maka salah satu strategi yang harus ditempuh oleh HIMAS adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan social yang dimiliki (khususnya internal HIMAS) dan jaringan-jaringannya dan mengembangkan kualitas SDM, dengan jalan meningkatkan wawasan pembangunan masyarakat kepulauan, dan keterampilan ekonomi masyarakat dengan mendorong kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah untuk lebih focus terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Pekerjaan di atas harus dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat, sebagai upaya sadar, terencana dan sistematis, untuk menggali sumberdaya dan membangun kekuatan kolektif seluruh elemen masyarakat kepulauan, serta mengelola potensi kolektif sumberdaya tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat , mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan social, kemakmuran ekonomi, dan peningkatan kualitas kehidupan yang berbudaya secara berkelanjutan.

Artinya, gerakan HIMAS tidak boleh berhenti di ranah ide. Tapi, setiap gagasan harus mampu menyetubuhi realitas kehidupan masyarakat kepulauan. Ide-ide brilliant kader HIMAS harus memiliki daya tonjok psikologis untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan ‘orang-orang Sumenep’ agar lebih berpihak ke masyarakat Kepulauan. Prinsipnya HIMAS ada karena pikiran dan perjuangannya. BERGERAK ATAU KAFIR. Antiperubahan, antikemapanan, pro statusquo hakikatnya adalah kematian hati dan iman, dan menghianati gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan nelayan, dan gerakan kaum miskin adalah kedzaliman yang nyata. Wallahu’alam. (Papu ngandapuan memonne pangatonan)